Ganjar Pranowo Motivasi Kader PDIP di Jatim, Sebut Pemilu 2024 Belum Selesai

Liputan6.com, Surabaya - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur untuk memotivasi seluruh kader di wilayah tersebut.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sri Untari Bisowarno mengatakan setibanya di lokasi, Ganjar diajak menuju ruang hitung, sekaligus menyapa petugas yang sedang mengawal jalannya proses penghitungan suara.

"Beliau juga senang sekali ketika ke ruang hitung karena bisa bertemu dengan teman-teman kabupaten/kota, karena tadi juga sedang zoom. Beliau menyapa teman-teman yang sedang input data," ujar Sri Untari, Selasa (20/2/2024).

Kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah itu meningkatkan semangat seluruh kader untuk terus mengawal perolehan hasil Pemilu 2024.

"Alhamdulillah beliau bisa mengecek ruang hitung, bertemu kita struktur partai, badan, sayap, dan teman relawan," ujar dia.

Apalagi, kata dia, tahapan penghitungan suara masih belum rampung, sehingga kekuatan dan kehadiran para kader masih sangat dibutuhkan.

"Semangat sama-sama membara. Pemilu ini belum selesai, baru dikatakan selesai ketika ada keputusan KPU RI 20 Maret 2024. Segala sesuatu masih berjalan, banyak hal yang perlu dicermati secara penuh," ucapnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jawa Timur itu pun mengucapkan terima kasih kepada Ganjar Pranowo, lantaran sudah menyempatkan waktu memberikan motivasi kepada para kader.

"Kami berterima kasih mas Ganjar memberi support ke DPD PDIP Jatim," kata dia.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ganjar juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan Pemilu 2024.

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2).