KSPSI Bangun Pusdiklat Terbesar di ASEAN

Liputan6.com, Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memberikan pengarahan dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit KSPSI Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Dalam arahannya, Andi Gani meminta seluruh peserta Musda menjaga soliditas dan solidaritas perjuangan buruh yang kuat. Andi Gani juga mengharapkan komitmen kepada setiap buruh untuk terus mengawal isu-isu perburuhan.

Selain itu, Andi Gani yang juga pimpinan ASEAN Trade Union Council (ATUC) yang memayungi konfederasi-konfederasi buruh se-ASEAN ini meminta seluruh peserta Musda untuk terus meningkatkan soliditas, loyalitas, dan militansi.

"Terutama dalam membangun profesionalisme dan kemandirian organisasi. Dengan begitu, diharapkan memberi penguatan eksistensi terhadap perjuangan buruh," kata Andi Gani, Kamis (25/7/2024).

Tak lupa, Andi Gani juga menyampaikan rencana pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di Kawasan Wisata Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat.

Andi Gani mengungkapkan, Pusdiklat tersebut akan menjadi Pusdiklat serikat pekerja terbesar di kawasan ASEAN. Karena, Pusdiklat KSPSI akan dibangun 5 lantai memiliki 7 ruang pendidikan, perpustakaan digital, dan 2 ruang aula pertemuan.

Ia memastikan gedung Pusdiklat KSPSI ini akan menjadi kebanggaan untuk seluruh anggota KSPSI karena seluruh biaya pembangunan hasil swadaya mandiri dari seluruh anggota KSPSI se-Indonesia.

"Pusdiklat KSPSI dibangun secara swadaya dan mandiri oleh semua anggota dan KSPSI tidak akan meminta bantuan dari anggaran Pemerintah sebagai wujud kemandirian," tegasnya.

Sebelumnya, Jeratan judi online (judol) semakin merajalela. Buruh pun kini banyak yang menjadi korban judol. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Hermanto Ahmad meminta Pemerintah segera merespons cepat agar praktik judol bisa ditekan.

Hermanto mendukung penuh kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam memberantas judol. Karena, sangat menyengsarakan di tingkat masyarakat bawah tentunya buruh.

"Sudah cukup kesengsaraan ekonomi masyarakat bawah dan buruh yang hidup gali lubang tutup lubang tiap harinya. Jangan lagi ditambah jebakan setan dalam bentuk judol," tegas Hermanto di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Menurut Hermanto, upaya yang dilakukan Pemerintah terutama Menkominfo yang ditunjuk sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring sudah cukup baik.

Apalagi, aspek pencegahan dan edukasi terhadap bahayanya judol kepada masyarakat terus gencar dilakukan.

Ia berharap masyarakat bisa terus mendukung Pemerintah dalam pemberantasan judol di Tanah Air.

"Saya yakin pencegahan dengan meningkatkan edukasi dan literasi yang digagas Menkominfo Budi Arie cukup efektif mencegah masyarakat bermain judol," ujarnya.

Hermanto menilai, bagi buruh jeratan judol sangat berbahaya. Dalam beberapa laporan yang ditemuinya, banyak buruh saat ini terbelit utang pinjaman online (pinjol) karena ketagihan main judol. Dampak buruk lainnya dari judol juga berbuntut panjang ke dalam rumah tangga buruh.

Untuk diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap transaksi judol mulai masif terjadi di sekitar 2019, 2020 dan 2021.

Pada 2017, PPATK menemukan dana sekitar Rp2,1 triliun terkait dengan transaksi judol. Kemudian, pada 2018, dana itu berkembang menjadi Rp 3,9 triliun dan meningkat secara eksponensial hingga 2021.

Paling masif adalah 2021 ke 2022 itu Rp 57 triliun menjadi Rp 104 triliun. Lalu berkembang di 2023 Rp 327 triliun. Adapun, pada kuartal I 2024, PPATK sudah menemukan transaksi lebih dari Rp 101 triliun transaksi judol.