Buruh Sarankan Penempatan Polri di Bawah TNI dan Kemendagri Tidak Dilakukan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan tak setuju terhadap gagasan menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Andi Gani menolak keinginan sebagian pihak yang ingin mengembalikan Polri di bawah TNI, maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Karena, Polri sudah berupaya untuk menjadi institusi yang baik sebagai penjaga keamanan, pengayom, pelindung masyarakat," ujar Andi Gani di Jakarta, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Menurut dia, kinerja Polri sejauh ini sangat baik. Apalagi, kata Andi Gani, jika berhubungan dengan buruh, Polri telah menjadi jembatan yang baik bagi buruh untuk menyampaikan pendapatnya.

"Buruh dapat menyampaikan pendapat dengan aman tanpa ada tekanan apa pun dari aparat kepolisian," terang dia.

Andi Gani meminta usulan itu perlu dicermati secara mendalam dan hati-hati mengingat posisi Polri melalui proses yang panjang dan kajian mendalam. Selain itu, dia menilai, pentingnya menjaga profesionalisme, baik di tubuh TNI maupun Polri sebagai bagian dari kedewasaan negara.

"Langkah ke depan seharusnya memperkuat profesionalisme masing-masing institusi, bukan malah mencampuradukkan fungsi dan wewenang," papar Andi Gani.

Dia juga menilai, dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini sangat baik. Secara kelembagaan, kata dia, kepolisian sudah on the track dan semakin diterima baik oleh segenap lapisan masyarakat.

"Kami melihat di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, polisi mendapat kepercayaan masyarakat yang positif. Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan mari diperbaiki. Kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu," tandas Andi Gani.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus melontarkan wacana soal Polri kembali di bawah TNI maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pernyataan itu disampaikan buntut, dugaan kecurangan yang melibatkan Kepolisian dalam penyelenggaraan sejumlah Pilkada 2024, yang dituduhkan PDIP.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) Wiryawan menyatakan, Polri harus terus berdiri sendiri demi menjaga independensi. Utamanya dalam menjalankan tugas menegakkan hukum.

"Polri adalah lembaga negara yang tidak harus berada di bawah naungan kementerian/lembaga mana pun," kata Wirya dalam keterangan diterima, Minggu (1/12/2024).

Wirya mendorong, Polri harus tetap berdiri sendiri, mengingat perannya dalam upaya penegakan hukum, mengayomi dan melindungi masyarakat harus independen tanpa tekanan dari mana pun.

Wirya berpenadangan, Polri seharusnya langsung berada di bawah Presiden. Sebab, fungsi penegakan hukum yang dijalankan Polri, harus benar-benar diketahui oleh Presiden secara langsung.

"Karena fungsi penegakan hukum harus benar-benar diketahui oleh Presiden tanpa perantara lagi," ungkap Wirya.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya pada hari pencoblosan tanggal 27 November.

"DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan, karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi. Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek," tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 November 2024.

"Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga Pj kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi," sambungnya.

Hasto mengulas anomali besar yang terjadi di Pilkada Banten, bahwa terjadi mobilisasi instrumen negara, baik aparatur dan sumber daya. Kemudian Pilkada Sumatera Utara, yang menggunakan simbolisasi beras untuk rakyat miskin.

"Dengan kode BN, Beras Nasional. Sebagai akronim juga BN dari Bobby Nasution," ucap dia.

Dia juga membahas Pilkada Jawa Tengah, bahwa terjadi upaya keras untuk menghancurkan kandang banteng. Namun begitu, PDIP tetap kuat menghadapi banyaknya gelombang tekanan dari berbagai arah.

"Nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto.

Selain itu, Pilkada Jawa Timur dan Sulawesi Utara disebutnya mengalami hal serupa dengan Banten.

"Untuk itu nanti terhadap kehadiran parcok dan Pj Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus (menyampaikan). Dan kemudian nanti saudara Ronny membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan, karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini," Hasto menandaskan.