Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana akan menggelar aksi lanjutan untuk menolak RUU Cipta Kerja yang disetujui DPR pekan lalu.
Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) membawa poster saat berunjuk rasa di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RUU Cipta Kerja atau omnibus law. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
BEM SI akan Gelar Aksi Lanjutan Protes RUU Cipta Kerja yang Disetujui DPR
Pria tersebut diketahui bernama M Alwi Munthoha Langkat (20) warga Jalan Tanjung Gusta.
Seorang Pria di Medan Kedapatan Bawa Senjata Tajam Saat Demo Tolak Omnibus Law
Wordcloud kata-kata dengan frekuensi tertinggi dari twit tentang omnibus law. Kredit: WordCloud by Jason Davies
Pakar Hukum: Omnibus Law Ciptaker Bisa Jadi Solusi Regulasi Usai Corona
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) memberikan keterangan usai penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Omnibus Law Disebut Beri Dampak Positif untuk Pulihkan Ekonomi
Ilustrasi Omnibus Law. Liputan6.com/Abdillah
Omnibus Law Diyakini Akan Jadi Solusi Tingkatkan Ekonomi Usai Pandemi Covid-19
Ilustrasi Omnibus Law. Liputan6.com/Abdillah
Pengamat: Omnibus Law Akomodir Kepentingan Investor dan Pekerja
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menaker Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Omnibus Law Disebut Bisa Selesaikan Hiper Regulasi
Pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Rabu (12/2/2020). (Merdeka.com/ Ahda Baihaqi)
Omnibus Law Diharapkan Bisa Lindungi Pekerja Lokal
Wordcloud kata-kata dengan frekuensi tertinggi dari twit tentang omnibus law. Kredit: WordCloud by Jason Davies
Iklim Investasi Indonesia Diprediksi Bakal Lebih Baik dengan Omnibus Law
Presiden Jokowi angkat bicara soal polemik salah ketik dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. (Merdeka/Intan)
Soal Salah Ketik RUU Cipta Kerja, Ini Kata Jokowi
Diskusi soal omnibus law Indonesia Podcast Show 03 di Beranda Kitchen, Jakarta Selatan. (Istimewa)
Omnibus Law Disebut Mudahkan Perbaikan Undang-Undang
Aksi Buruh yang tergabung dalam KSPSI saat menjalankan aksi di depan gedung DPR RI
Sering Disebut Cilaka, Nama Omnibus Law Diganti Jadi RUU Cipta Kerja
Pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Rabu (12/2/2020). (Merdeka.com/ Ahda Baihaqi)
Draf Omnibus Law Cipta Kerja Terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)
Pemerintah Klaim Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Sudah Libatkan Buruh
Pemerintah menyerahkan surat presiden dan naskah akademik Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/ Delvira Hutabarat)
Pemerintah Resmi Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR
Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan pers rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Lokasi Ibu Kota berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. (Liputan6 com/Angga Yuniar)
Diam-diam, Pemerintah Serahkan Surpes Cipta Kerja ke DPR
Politisi PKB Ida Fauziah saat diperkenalkan dalam pengumuman menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Ida Fauziah dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2014. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR Siang Ini
Aksi buruh yang tergabung dalam KSPSI (dok: KSPSI)
Awas Macet, Puluhan Ribu Buruh Bakal Serbu Gedung DPR Rabu Besok
Ilustrasi Omnibus Law. Liputan6.com/Abdillah
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Akan Diserahkan DPR Hari Ini?
Menko Polhukam Mahfud Md di kantornya, Kamis (23/1/2020). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)
Menko Mahfud Berikan Wawasan RUU Omnibus Law ke Pekerja di Sidoarjo
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)
Buruh Tagih Janji Pemerintah Soal Omnibus Law
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)
Buruh: Banyak Pekerja Bergaji Tak Sesuai UMR
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani (tengah) saat menggelar konferensi pers terkait rencana Aksi 2 Desember di Jakarta, Selasa (29/11). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kadin: Pengusaha dan Buruh Punya Kepentingan yang Sama Dalam Omnibus Law
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jadi Solusi Atasi Kemiskinan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020). (foto: Biro Pers Setpres)
Jokowi: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masih Butuh Penyempurnaan
Menteri Koordinator Bidang Kematiriman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
RUU Omnibus Law Buka 3 Juta Lapangan Kerja Baru
Poster bertuliskan tuntutan terlihat saat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)
Dalam RUU Omnibus Law, Korban PHK Bakal Dapat Uang Saku dan Kerjaan Baru
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Belum Masuk ke DPR, Ini Penyebabnya
Poster bertuliskan tuntutan terlihat saat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)
Omnibus Law Dinilai Bakal Tekan Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi
Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Buruh Bakal Gugatan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke MK
Presiden KSPI Said Iqbal (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Buruh Bakal Terus Gelar Aksi Tolak Omnibus Law Lapangan Kerja
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud (kanan) sebelum melanjutkan perjalanan meninjau PT Arun Gas, Aceh Utara di pendopo Banda Aceh, Senin (9/3/2015). (Rumgapres/Agus Suparto)
Jokowi Teken Surpres Omnibus Law Pekan Depan
Menko Polhukam, Mahfud Md bersiap meninggalkan Gedung KPK memberikan keterangan seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Jakarta, Senin (2/12/2019). Diberitakan sebelumnya, KPK mengimbau para menteri untuk melaporkan kekayaan mereka ke KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mahfud MD Sebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bakal Berantas Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberi pandangan saat diskusi persoalan dualisme kepemimpinan di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Rabu (13/2). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Soal Omnibus Law, Mahfud Md: Hanya Menghapus Pasal yang Tumpang Tindih
Menko Polhukam, Mahfud Md memberikan keterangan seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12/2019). Diberitakan sebelumnya, KPK mengimbau para menteri untuk melaporkan kekayaan mereka ke KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Buruh Tolak RUU Omnibus Law, Mahfud Md: Mana Ada UU Langsung Jadi
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)
Buruh di Tangerang Akan Unjuk Rasa Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)
Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Begini Respons Menteri
Banner Infografis Plus Minus Regulasi Sapu Jagat Omnibus Law. (Liputan6.com/Abdillah)
Plus Minus Regulasi Sapu Jagat Omnibus Law
Mahfud MD (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Mahfud Md Minta Buruh Tak Keliru Pahami Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja