Soal RUPS Bank SulutGo, Wali Kota Gorontalo Kritik Gubernur

Liputan6.com, Gorontalo - Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail terkait hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo (BSG). Adhan menilai, tidak adanya perwakilan dari Provinsi Gorontalo dalam struktur komisaris bank tersebut merupakan bentuk kegagalan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (10/4/2025), Adhan menyayangkan sikap gubernur yang dinilainya tidak mengakomodasi kepentingan pemegang saham asal Gorontalo, meskipun daerah ini turut menyertakan modal dalam BSG. “Empat komisaris yang ditetapkan dalam RUPS semuanya berasal dari Sulawesi Utara. Tidak ada satu pun dari Gorontalo. Padahal, kita juga pemegang saham,” ujar Adhan.

Menurutnya, sebagai perwakilan daerah, gubernur seharusnya menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Gorontalo untuk membahas aspirasi bersama sebelum pelaksanaan RUPS. “Ini soal tanggung jawab. Seharusnya ada komunikasi dan koordinasi antar pemegang saham dari Gorontalo,” katanya.

Adhan juga menanggapi pernyataan juru bicara gubernur yang menyebut salah satu kepala daerah dari Gorontalo tidak hadir dalam rapat. Ia menilai alasan tersebut tidak sebanding dengan dampak besar dari ketiadaan perwakilan daerah dalam jajaran komisaris BSG. “Kalau benar hanya karena satu kepala daerah tidak hadir, lalu Gorontalo tidak diperjuangkan, itu sangat disayangkan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa gubernur semestinya hadir sebagai wakil rakyat Gorontalo dalam forum strategis seperti RUPS BSG, demi memperjuangkan hak dan posisi daerah secara maksimal. Adhan menyoroti pentingnya transparansi dan keberpihakan dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan daerah, terutama dalam pengelolaan lembaga keuangan yang melibatkan dana publik. “Kita tidak ingin Gorontalo hanya menjadi penyerta modal tanpa suara. Pemimpin harus bisa memastikan setiap kebijakan membawa manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.

Simak juga video pilihan berikut:

Juru Bicara Gubernur Gorontalo Supriyanto Radjak menjelaskan, memang ada kekecewaan dari sejumlah kepala daerah di Gorontalo selaku pemegang saham menanggapi hasil RUPS LB BSG. Kekecewaan itu sudah dikomunikasikan dengan Gubernur Gusnar Ismail. Pemprov juga akan meninjau ulang rencana penambahan modal Rp5 miliar ke BSG. Rencana itu sempat dikemukakan pada RUPS Tahunan 2025, namun berubah setelah RUPS LB yang dilakukan setelahnya.

“Namun setelah hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang tidak menempatkan perwakilan Gorontalo pada jajaran direksi maupun komisaris, maka rencana kebijakan penambahan modal tersebut ditinjau ulang,” kata Supriyanto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (8/4/2025).

Lebih lanjut kata pria yang akrab disapa David itu, Pemprov Gorontalo melalui Badan Keuangan juga akan melakukan kajian dan peninjauan kembali kebijakan BSG sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Termasuk melakukan kajian terhadap posisi Gorontalo sebagai pemegang saham BSG. “Kajian memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait posisi bank daerah sebagai RKUD,” katanya.

Sementara itu, Divisi Corporate Secretary (Corsec) Bank SulutGo (BSG), Hence Rumende, memilih tidak banyak berkomentar saat dimintai tanggapan terkait sejumlah kepala daerah yang mempertimbangkan untuk menarik saham dari BSG pasca pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketika dikonfirmasi awak media, Hence menyatakan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam pelaksanaan rapat tersebut. "Saat Rapat RUPS kemarin hanya kepala daerah yang merupakan pemegang saham ada di dalam," kata Hence Rumende.

Ia menjelaskan, bahwa rapat RUPS dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan secara tertutup, sehingga hanya dihadiri oleh para pemegang saham diantaranya kepala daerah. Menurut Hence, bahkan pihak direksi maupun komisaris tidak diizinkan berada di dalam ruangan saat rapat berlangsung. "Direksi dan komisaris saja tidak bisa ada di dalam. Apa yang terjadi di dalam saat rapat RUPS kami tidak bisa jawab, yang tahu itu hanya bupati, wali kota dan gubernur," tegasnya.