Teka-Teki Pengganti Menpan RB Tjahjo Kumolo

Liputan6.com, Jakarta - Sosok yang akan mengisi posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) masih menjadi teka-teki. Kursi Menpan RB kosong usai ditinggalkan Tjahjo Kumolo, yang meninggal pada Jumat 1 Juli 2022. Kelowongan posisi ini pun diharapkan tidak terlalu dengan batas maksimal 1 bulan.

"Hak Pak Jokowi untuk mensegerakan atau menunda satu bulan ke depan. Tapi jangan lebih dari satu bulan," ujar Ketua DPP PKS yang juga Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali pada wartawan, Sabtu (2/7/2022).

Menurutnya, kekosongan kursi menteri yang terlalu lama akan berdampak pada kinerja di Kementerian tersebut. "Satu bulan waktu terlama untuk mengisi kekosongan. Setelah itu akan berpotensi melambat proses perbaikannya," tuturnya.

Terkait pengganti Tjahjo, Mardani menilai tidak harus dari kalangan partai, melainkan sosok siapa saja yang penting berkompeten.

"Cari yang terbaik. Tidak harus dari partai. Karena reformasi birokrasi satu dari lima program utama Pak Jokowi," kata dia.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebut, istana berupaya mencari figur untuk mengisi kekosongan kursi MenPAN-RB. Namun, untuk saat ini Istana masih dalam suasana duka atas meninggalnya Thahjo.

"Tentunya kita ingin mencari pengganti secepat-cepatnya. Namun saat ini suasana masih dalam suasana duka dan tentunya butuh diskusi dan menyesuaikan dengan agenda-agenda Presiden lainnya. Kita tunggu saja keputusan Presiden seperti apa," kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (2/7/2022).

Faldo memastikan roda pemerintahan di bidang aparatur negara tetap berjalan optimal. Untuk pengganti Thahjo dicari sosok yang tepat.

"Yang pasti, Pemerintah akan mengupayakan fungsi-fungsi tata kelola berjalan dengan optimal. Adapun penggantinya nanti, tentunya merupakan sosok yang tepat," kata dia.

Penegasan yang sama disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut hingga kini belum ada pembahasan mengenai sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) pengganti Tjahjo Kumolo di antara partai koalisi pemerintah.

Pasalnya, kata dia, saat ini masih dalam suasana berduka. Sehingga, kurang elok untuk membahas siapa sosok yang mengisi jabatan Menpan-RB.

"Tidak ada pembicaraan dan kita masih dalam suasana duka. Jadi agak kurang elok membicarakan hal tersebut," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/7/2022).

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk sosok Menpan-RB pengganti Tjahjo. Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Itu semua kan kewenangan Bapak Presiden, prerogatif Pak Presiden," ujar Airlangga.

Kendati demikian, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Pak Jokowi pasti sudah tahu dan sudah ada di kantong beliau," kata Mahfud Md di Jakarta, Senin, (4/7/2022).

Mahfud menduga Jokowi akan segera mengumumkan pengganti Tjahjo Kumolo usai masa berkabung "Mungkin hanya menunggu lewatnya waktu bela sungkawa," kata Mahfud.

Ia juga enggan berandai-andai siapa yang dinilai cocok sebagai pengganti Tjahjo Kumolo. Jokowi, kata dia, memiliki penilaian sendiri untuk memilih menterinya.

"Oleh sebab itu saya tak punya preferensi penilaian apa pun dan siapa pun untuk menjadi pengganti Pak Tjahjo Kumolo," katanya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunjuk Menpan RB yang baru. PDIP belum memikirkan pengganti Tjahjo Kumolo itu karena masih suasana berduka.

"Jadi kita masih dalam suasana duka, tentu saja kita sadari memaklumi bahwa itu adalah kewenangan dari Pak Jokowi," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat ditemui saat diskusi publik 'Bung Karno: Arsitek Kemerdekaan Bangsa-Bangsa' di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (3/7/2022).

PDIP juga tidak memaksa kursi Menpan RB kembali diisi oleh kader partai banteng. Djarot menyebut, pengisian kursi menteri menjadi kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi.

"Jadi kita serahkan sepenuhnya. Kita kerja samanya bukan kerja sama secara pragmatis ya. Kita mendukung Pak Jokowi itu betul-betul mendukung yang total," kata Djarot.

PDIP juga tidak meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi. Diharapkan siapapun yang menjadi menteri betul-betul bisa bekerja mewujudkan visi misi presiden.

"Dan PDI Perjuangan, pak Jokowi itu juga kader PDI Perjuangan, tapi kita tidak pernah meminta jatah ini jatah itu. Serahkan sepenuhnya pada pak Jokowi untuk kebaikan negeri ini. Supaya mereka ini para pembantu presiden betul-betul bisa bekerja keras untuk mewujudkan visi misi pak Jokowi dan memwariskan kondisi yang baik bagi termasuk di kementerian PAN-RB," tegas Djarot.

Meski demikian, Djarot menyebut ada banyak kader PDIP untuk mengisi kursi kosong tersebut. Ia mencontohkan nama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Jadi kita banyak stok ada Pak Ganjar, ada Pak Olly sebagai gubernur, jadi kita banyak stok yang baik-baik,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/7/2022).

Djarot menyatakan, pengganti akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, dari partai kewenangan ada di tangan Ketum Megawati Soekarnoputri.

“Ini kewenangan dari presiden. Kalau untuk penugasan partai, itu kewenangan dari Ketum. Jadi saya nanya, menurut situ, saya yakin, Ibu Mega, Pak jokowi, pasti memahami lah yang terbaik itu siapa. Yang paling cocok siapa,” kata dia.

Selain nama Olly dan Ganjar, Djarot juga menyebut nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Ahmad Basarah juga berpeluang isi kursi MenPAN-RB.

“Pak Hasto juga bisa. Artinya apa kita banyak stok, Pak Basarah juga bisa, kita banyak stok ya dari PDIP banyak stok Pak Basarah ok, Pak Hasto ok, tergantung kepada dari penugasan. Yang punya kewenangan itu ibu ketum,” kata dia.

Meski demikian, Djarot mengingatkan bahwa PDIP saat ini masih dalam suasana berduka. “PDIP kan masih sedang dalam suasana berduka. Jadi kita serahkan kepada pak Jokowi,” pungkas dia.