Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah mengumumkan pembangunan rencana strategis terkait rencana pita lebar Indonesia alias Indonesia Broadband Plan (IBP). Kemanakah arah pembangunan jalur pita lebar yang telah diumumkan pemerintah tersebut nantinya?
Nonot Harsono, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengklaim arahnya masih belum jelas. Ia menilai konsep yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2014 masih terlalu sempit dalam memandang fungsi dan manfaat yang bisa dihadirkan pita lebar bagi negara.
"Konsep broadband yang lebih ditekankan untuk penggunaan e-government dalam Perpres 94 itu terlalu sempit. Masih banyak yang bisa memanfaatkan broadband di daerah mulai dari masyarakatnya sampai pabrik dan indusrti lainnya di sana harusnya bisa lebih produktif," ungkap Nonot.
Pria asal Madura itu menyatakan akses internet yang dihadirkan broadband bisa dimanfaatkan untuk menangani masalah pendidikan dan kesehatan yang masih sangat terbatas bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan maupun perbatasan.
"Di daerah itu kan guru susah, kalau ada broadband di sana kita bisa saja jadi pengajar dari sini. Soal kesehatan, dokter dari rumah sakit di kota bisa lihat langsung kondisi pasiennya memanfaatkan akses internet entah itu kondisi jantungnya, atau organ lain pantau dari jauh kan bisa jadinya," tambah Nonot.
Ia pun memaparkan kian dibutuhkannya akses internet di wilayah pedesaan semakin tinggi karena adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akses informasi dari masyarakat jadi semakin dimudahkan apabila diaplikasikan memakai internet.
"KIP dan KIS jadi harapan kita sekarang karena mereka akan butuh BTS dan internet. Konsep penerapannya kan buat distribusi pakai nomor ponsel, jadi mereka bawa nomor ponselnya ke kantor pos terus nanti baru ditransfer uangnya ke nomor ponsel mereka. Nah, itu mau gak mau kan butuh BTS dan internet," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap ke depan pemerintah dapat lebih memandang broadband sebagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan di segala sektor kehidupan. "Kalau dipakai untuk kebutuhan pabrik dan sektor ekonomi lainnya kan lebih bagus untuk mendorong pemasukkan negara biar lebiih besar lagi jangan cuma buat terbatas di e-gov saja," tandasnya.
(den/dew)
Kemana Arah Broadband Plan Indonesia?
Komisioner BRTI, Nonot Harsono, mengklaim arah Indonesia Broadband Plan masih belum jelas.
diperbarui 13 Apr 2015, 18:40 WIBDiterbitkan 13 Apr 2015, 18:40 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Berebut Suara Gen Z di Jakarta, Ini Janji Politik Ridwan Kamil dan Pramono Anung
5 Transfer Paling Bapuk Real Madrid Sepanjang Sejarah: Eks Bintang Liga Inggris Masuk Daftar
Janji Putri Jenderal Karyoto, Siap Perjuangkan Insentif Guru Ngaji di Pilkada Garut 2024
Hasil Piala Kapolri 2024: Putri Kalsel Lolos ke Semifinal
Gempa Hari Ini Minggu 6 Oktober 2024 Guncang Bogor hingga Jayapura Papua
Puas Debat hingga Didoakan Jadi Presiden, Pramono-Rano Yakin Elektabilitas Naik
Hasil LaLiga Alaves vs Barcelona: Robert Lewandowski Hattrick, Azulgrana Jauhi Real Madrid
Di Kutai Timur, Diskominfo Kaltim Latih Warga Desa Gunakan Kanal Aduan SP4N-LAPOR!
Banjir Mulai Mengancam Rohil, Drainase dan Pintu Air Bermasalah
Jelang Setahun Agresi Kejam Israel di Palestina, Ribuan Orang Turun ke Jalan di Seantero Eropa
Debat Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Malah Doakan Pramono Anung Jadi Presiden RI
OPINI: Ketika FOMO Boneka Labubu Mengerek Harga dan Status Sosial