Pengemudi Transportasi Online Ingin Permenhub 32 Dihapus

Forum Komunikasi Pengemudi Online (FKPO) Ingin Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 dihapus atau minimal direvisi.

oleh Andina Librianty diperbarui 19 Sep 2016, 17:02 WIB
Diterbitkan 19 Sep 2016, 17:02 WIB
20160828-Pengemudi Angkutan Online Minta Dukungan Warga-Jakarta
Warga menandatangi spanduk dukungan terhadap pengemudi angkutan berbasis online di kawasan Stadion GBK Jakarta, Minggu (28/8). Selain meminta dukungan tanda tangan warga, mereka melakukan survey kepuasan pelayanan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pengemudi transportasi online merasa keberatan dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Mereka ingin aturan itu dihapus, atau minimal direvisi.

Untuk itu, Forum Komunikasi Pengemudi Online (FKPO) ingin Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar dan mempertemukan pihak-pihak terkait dengan para pengemudi online. Salah satu pasal yang dianggap memberatkan adalah Nomor 23 mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Demi memperoleh izin, perusahaan angkutan umum wajib memiliki paling sedikit lima kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala bermotor. Adapun saat ini, banyak pengemudi online yang bekerja secara individu dan memiliki STNK pribadi.

Permen ini mulai berlaku per 1 Oktober 2016. "Kami ingin dibantu oleh anggota DPR untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Ketua DPR. Secara khusus kami ingin PM (Permen Perhubungan) 32 itu tidak diberlakukan, itu sangat menzalimi. Karena bila kami tadinya pengangguran atau ingin menambah penghasilan, justru terancam tidak bisa bekerja lagi," ujar Koordinator FKPO, Aries Rinaldi, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Jikapun tidak bisa dihapus, kata Aries, setidaknya ada revisi untuk menampung aspirasi para pengemudi online. "Kita harus duduk bareng lagi untuk yang terkait dengan transportasi online, seperti tentang STNK itu, tolong agar direvisi lagi," tutur Aries.

(Din/Why)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya