Menkominfo: Facebook Paling Parah Soal Respons Permintaan Blokir Hoaks

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengungkapkan saat ini Facebook merupakan platform yang paling rendah dalam hal pemenuhan permintaan pemerintah untuk memblokir konten hoaks. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI pada Senin (13/5/2019), di Jakarta.

"Facebook adalah yang paling parah (soal permintaan take down konten). Saya dengan senang hati (bagikan datanya)," tutur Rudiantara seperti dikutip dari laman resmi Kemkominfo, Selasa (14/5/2019).

Penjelasannya itu merupakan tanggapan atas pernyataan anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty. Evita mengatakan, pengelola Facebook menyatakan, akan menuruti permintaan pemblokiran konten negatif berupa hoaks.

Sebaliknya, kata Rudiantara, Kemkominfo harus adu argumen terlebih dahulu dengan Facebook untuk meminta pemblokiran. Terkadang alasan penolakan atas permintaan pemblokiran dianggap melanggar nilai yang tidak sesuai dengan aturan Facebook.

"Kenyataanya tidak begitu. Belum tentu yang kami minta take down itu dilakukan dengan berbagai macam alasan. Apa yang dikatakan Facebook kepada teman-teman di Komisi I berbeda dengan kenyataannya," jelas Rudiantara.

"Dipenuhi (permintaan pemblokiran hoaks) oleh twitter berapa persen? Yang dipenuhi Instagram berapa persen? Dipenuhi oleh Facebook berapa persen? Yang dipenuhi oleh Google berapa persen? Kita punya record-nya semua," sambungnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Lebih lanjut, Facebook beberapa tahun belakangan kerap diterpa masalah. Salah satu pendiri Facebook, Chris Hughes, belum lama ini mengkritik keras CEO Facebook, Mark Zuckerberg, beserta sejumlah keputusannya.

Hughes juga menyarankan agar Facebook dipecah karena lebih berfokus pada pertumbuhan bisnis, dan mengorbankan keamanan. Pihak Facebook pun menyampaikan tanggapannya.

Vice President Global Affairs and Communication Facebook, Nick Clegg, mengungkapkan dia setuju dengan Hughes yang menyebut "perusahaan harus menyelenggarakan aksi yang akuntabel". Facebook juga setuju, perusahaan-perusahaan teknologi seperti Facebook tidak boleh jadi satu-satunya pihak yang memegang seluruh etika sosial dan politik di internet.

Kendati demikian, soal pemecahan Facebook langsung ditolak oleh perusahaan. "Memecah Facebook seperti yang diserukan oleh Hughes adalah sebuah cara yang salah. Tantangan yang disebutkan, termasuk campur tangan atas pemilu hingga perlindungan privasi, tidak akan selesai saja dengan memecah Facebook atau perusahaan teknologi besar lainnya," kata Clegg, sebagaimana dikutip dari The Verge.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Zuckerberg. "Reaksi utama saya adalah, apa yang diusulkan Hughes agar kami melakukan (pemecahan) tidak akan membantu menyelesaikan masalah," tuturnya.

(Din/Isk)