AS dan Huawei Akan Segera Berdamai?

Liputan6.com, Jakarta - Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) dikabarkan akan menandatangani aturan baru yang mengizinkan perusahaan AS bekerja sama lagi dengan Huawei.

Kerja sama antara Huawei dengan perusahaan teknologi AS terkait dengan jaringan 5G. Demikian sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (11/5/2020).

Sebelumnya, para engineers di perusahaan teknologi AS berhenti berhubungan dengan Huawei dalam hal mengembangkan standar jaringan 5G, setelah pemerintah memasukkan Huawei dalam daftar hitam.

Gara-gara hal tersebut, perusahaan teknologi di AS jadi gamang mengenai teknologi dan informasi apa saja yang boleh mereka bagikan dengan Huawei.Padahal, Huawei merupakan salah satu pemain terbesar dalam hal teknologi telekomunikasi.

Pada Mei lalu, Departemen Perdagangan memasukkan Huawei dalam entity list, karena dianggap bisa mengancam keamanan nasional.

Karena daftar hitam itu perusahaan AS dilarang menjual pasokan dan teknologi ke Huawei.

Setelah satu tahun tak akur, Departemen Perdagangan merancang draft aturan baru untuk menyelesaikan pertikaian dengan Huawei, demikian menurut dua sumber berbeda kepada Reuters.

Aturan ini masih bisa berubah, namun pada dasarnya memungkinkan perusahaan AS untuk berpartisipasi dalam badan standar 5G, di mana Huawei juga menjadi anggota.

Draft aturan ini dalam tahap peninjauan akhir di Departemen Perdagangan. Jika sudah selesai, draft aturan menunggu persetujuan dari sejumlah pihak lain. Sayangnya, masih belum diketahui juga, berapa lama proses yang dibutuhkan.

Juru bicara Departemen Perdagangan AS dan juga juru bicara Huawei menolak untuk memberikan komentar terkait masalah ini.

"Saya tahu, Departemen Perdagangan tengah menyusun aturan tersebut. Kami mendukung, sebagai upaya menyelesaikan masalah," tutur seorang staf senior di Departemen Luar Negeri.

Sementara itu, pihak White House dan Departemen Pertahanan AS belum memberikan komentar.

"Pengaturan standar internasional penting dalam perkembangan 5G. Diskusi yang terjadi terkait dengan menyeimbangkan antara kebutuhan dengan keamanan nasional," kata seorang staf yang enggan dikutip.

Sementara itu, enam senator di AS berkirim surat ke Menteri Perdagangan AS mengenai perlunya aturan baru tersebut. Aturan ini sekaligus mengonfirmasi partisipasi AS dalam penetapan standar 5G tak dibatasi oleh daftar entitas.

"Kami sangat prihatin tentang risiko posisi kepemimpinan AS dalam teknologi 5G karena kurangnya partisipasi pemerintah pada penentuan standar 5G," demikian bunyi surat tersebut.

5G sendiri dianggap sebagai masa depan. Teknologi jaringan generasi kelima ini bakal membantu produktivitas, mulai dari transmisi video berkecepatan tinggi hingga teknologi otonomos pada kendaraan hingga industri.

(Tin/Isk)