CEO TikTok Shou Chew ke AS: ByteDance Bukan Agen China

Liputan6.com, Jakarta - CEO TikTok Shou Chew memberi tahu kepada anggota parlemen Amerika Serikat (AS) bahwa ada banyak "kesalahpahaman" tentang aplikasi tersebut, dan mengklaim larangan aplikasi akan merusak ekonomi Amerika Serikat.

Dia juga berencana mengatakan kepada anggota Kongres bahwa kekhawatiran tentang perusahaan induk ByteDance, dan hubungannya dengan China, tidak berdasar.

“Izinkan saya menyatakan ini dengan tegas: ByteDance bukan agen China atau negara lain mana pun,” kata Chew dalam sambutan tertulis yang dirilis oleh The House Energy and Commerce Committee, menjelang sidang TikTok, Kamis (23/3/2023).

Sidang yang akan menandai penampilan pertama Chew di hadapan Kongres, datang pada saat argumennya tidak bisa lebih kuat untuk perusahaan.

Pejabat AS baru-baru ini menginformasikan ke perusahaan bahwa TikTok dapat dilarang di AS jika ByteDance tidak melepaskan diri dari perusahaan.

Anggota dari kedua partai telah mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang akan memberdayakan Presiden Joe Biden dan pejabat lainnya untuk melarang aplikasi tersebut.

Diwartakan Engadget, Kamis (23/3/2023), sebagian besar kesaksian tertulis Chew mirip dengan argumen yang telah dibuat aplikasi TikTok selama bertahun-tahun.

Dia merinci fitur keamanan aplikasi, terutama yang ditujukan untuk remaja--disebut sebagai Project Texas--upaya miliaran dolar TikTok untuk mengunci data pengguna AS.

“Awal bulan ini, kami memulai proses menghapus riwayat data pengguna AS yang dilindungi yang disimpan di server non-Oracle; kami berharap proses ini akan selesai akhir tahun ini,” tulis Chew.

“Di bawah struktur ini, tidak ada cara bagi pemerintah China untuk mengaksesnya atau memaksa akses ke sana,” ia melanjutkan.

Kesaksian tertulis Chew juga menyinggung pengungkapan bahwa empat mantan karyawan ByteDance menggunakan TikTok untuk mengakses data jurnalis AS.

Insiden tersebut, yang semakin memicu kekhawatiran anggota parlemen tentang TikTok, dilaporkan telah mendorong penyelidikan Departemen Kehakiman AS terhadap perusahaan tersebut.

"Saya mengutuk kesalahan ini dengan sekuat mungkin," tulis Chew, mencatat bahwa perusahaan sedang melakukan penyelidikan dengan firma hukum luar.

Tapi yang paling menonjol adalah komentar Chew tentang China. Dia mengatakan bahwa tuduhan TikTok "bertanggung jawab kepada pemerintah China" adalah "sama sekali tidak benar" dan menggambarkan ByteDance sebagai "perusahaan global" yang "didirikan oleh pengusaha China".

Terlepas dari jaminan itu, anggota parlemen kemungkinan akan menyelidiki Chew secara mendalam tentang hubungan TikTok dengan ByteDance dan China, dan apakah perusahaan tersebut dapat dipercaya untuk melindungi pengguna AS.

Pada sidang sebelumnya, ketika anggota parlemen mendengar dari COO TikTok Vanessa Pappas, mereka dibuat frustrasi oleh desakannya bahwa ByteDance bukanlah perusahaan China, dan mendesaknya tentang karyawan TikTok yang berbasis di China.

Jawaban Chew dari pertanyaan serupa secara langsung bisa memengaruhi masa depan TikTok di pasar AS.

Inggris dan Selandia Baru telah menjadi yang terbaru bergabung dengan daftar negara yang melarang keberadaan TikTok pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah. Alasannya, kekhawatiran atas privasi dan keamanan.

Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Denmark, Belgia, dan Kanada belum lama ini juga mengeluarkan larangan serupa. Para ahli khawatir informasi sensitif dapat terungkap saat aplikasi TikTok diunduh, terutama di perangkat pemerintah.

Sementara itu, TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan China, Bytedance, telah lama menyatakan bahwa mereka tidak membagikan data pengguna dengan pemerintah China dan menjalani bisnisnya secara independen.

TikTok membantah tuduhan bahwa mereka mengumpulkan lebih banyak data pengguna dibanding perusahaan media sosial lainnya. Larangan TikTok, sebut mereka, merupakan kesalahan informasi dasar yang diputuskan tanpa pertimbangan atau bukti.

Berikut adalah negara dan wilayah yang telah menerapkan larangan sebagian atau total atas TikTok seperti dilansir euronews, Selasa (21/3/2023).

Inggris

Pada 16 Maret, Menteri Sekretaris Kabinet Inggris Oliver Dowden mengumumkan larangan langsung aplikasi TikTok pada perangkat resmi pemerintah.

"Ini adalah langkah pencegahan. Kami tahu bahwa penggunaan TikTok sudah terbatas di seluruh pemerintahan, tetapi ini juga demi kebersihan dunia maya," kata Dowden.

Larangan itu didasarkan pada laporan Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris, yang menemukan kemungkinan ada risiko seputar seberapa sensitif data pemerintah diakses dan digunakan oleh platform tertentu.

Uni Eropa

Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa, tiga badan teratas Uni Eropa, semuanya telah memberlakukan larangan TikTok pada perangkat stafnya, dengan alasan masalah keamanan siber.

Larangan Parlemen Eropa mulai berlaku pada 20 Maret. Selain itu, juga "sangat disarankan" agar anggota parlemen dan staf menghapus aplikasi TikTok dari perangkat pribadi mereka.

Selandia Baru

Selandia Baru pada 17 Maret mengumumkan TikTok akan dilarang dari ponsel anggota parlemen pemerintah pada akhir Maret 2023. Larangan tersebut tidak akan memengaruhi semua pegawai pemerintah dan hanya akan diterapkan kepada sekitar 500 orang di kompleks parlemen.

Kepala Eksekutif Layanan Parlemen Rafael Gonzalez-Montero mengatakan para pejabat dapat membuat pengaturan khusus jika mereka membutuhkan TikTok untuk menjalankan tugas demokrasi mereka.

Belgia

Pekan lalu, Belgia mengumumkan larangan TikTok dari perangkat yang dimiliki atau dibayar oleh pemerintah federal karena kekhawatiran tentang keamanan dunia maya, privasi, dan informasi yang salah selama setidaknya enam bulan.

Menanggapi pengumuman Belgia, TikTok mengatakan kecewa dengan penangguhan, yang didasarkan pada kesalahan informasi dasar tentang perusahaannya. TikTok menambahkan bahwa mereka siap bertemu untuk mengatasi masalah apapun dan meluruskan kesalahpahaman.

Denmark

Pada 6 Maret, Kementerian Pertahanan Denmark mengumumkan akan "melarang penggunaan aplikasi pada unit resmi" sebagai tindakan keamanan siber.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengatakan Pusat Keamanan Siber negara Skandinavia -yang merupakan bagian dari dinas intelijen luar negeri Denmark- menilai ada risiko spionase.

Kementerian tersebut mengatakan ada pertimbangan keamanan yang berat di dalam kementerian pertahanan dikombinasikan dengan kebutuhan terkait pekerjaan yang sangat terbatas untuk menggunakan aplikasi tersebut dan bahwa karyawan diharuskan untuk menghapus TikTok di perangkat resmi sesegera mungkin.

AS

AS mengatakan lembaga pemerintah memiliki waktu 30 hari untuk menghapus TikTok dari perangkat dan sistem federal karena masalah keamanan data. Larangan hanya berlaku untuk perangkat pemerintah, meskipun beberapa anggota parlemen AS menganjurkan larangan langsung.

Lebih dari setengah dari 50 negara bagian AS juga telah melarang aplikasi tersebut dari perangkat pemerintah.

Baik FBI dan Komisi Komunikasi Federal telah memperingatkan bahwa ByteDance dapat membagikan data pengguna TikTok dengan pemerintah China.

Kanada

Setelah pengumuman AS, Kanada juga mengumumkan bahwa perangkat yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh menggunakan TikTok. Aplikasi itu dinilai menghadirkan risiko privasi dan keamanan yang "tidak dapat diterima".

Karyawan juga akan diblokir untuk mengunduh aplikasi di masa mendatang.

India

Pada tahun 2020, India memberlakukan larangan TikTok dan lusinan aplikasi China lainnya, termasuk aplikasi perpesanan WeChat, karena masalah privasi dan keamanan. Larangan itu datang tak lama setelah bentrokan antara pasukan India dan China di perbatasan Himalaya yang disengketakan menewaskan 20 tentara India dan melukai puluhan lainnya.

Perusahaan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tentang persyaratan privasi dan keamanan tetapi kemudian larangan itu dibuat permanen pada Januari 2021.

Taiwan

Pada Desember 2022, Taiwan memberlakukan larangan sektor publik terhadap TikTok setelah FBI memperingatkan bahwa TikTok menimbulkan risiko keamanan nasional.

Perangkat pemerintah, termasuk ponsel, tablet, dan komputer desktop, tidak diizinkan menggunakan perangkat lunak buatan China, yang mencakup aplikasi TikTok.

Pakistan

Pihak berwenang Pakistan telah melarang sementara TikTok setidaknya empat kali sejak Oktober 2020, dengan alasan kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut mempromosikan konten yang tidak bermoral.

Afghanistan

Kepemimpinan Taliban Afghanistan melarang TikTok dan game PUBG pada tahun 2022 dengan alasan melindungi kaum muda dari "penyesatan".