Kebijakan Meta Hapus Program Cek Fakta Bikin Geram Pangeran Harry dan Meghan Markle

Liputan6.com, Jakarta - Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle, mengecam kebijakan Meta yang menghapus program pemeriksaan fakta independen.

Keduanya merilis pernyataan yang menyebut, perubahan kebijakan Meta itu secara langsung justru bisa merusak kebebasan berbicara.

"Perubahan yang dilakukan Meta terhadap Kebijakan 'Konten yang Menyebarkan Kebencian' tidak melindungi kebebasan berekspresi, tetapi justru menciptakan lingkungan di mana pelecehan dan ujaran kebencian membungkam dan mengancam suara seluruh komunitas yang membentuk demokrasi yang sehat," kata pasangan ini seperti dikutip dari TechCrunch, Rabu (15/1/2025).

Pangeran Harry dan Meghan Markle juga mengecam rencana perusahaan induk Facebook itu untuk meninggalkan komitmen program DEI (diversitas, ekuitas, dan iklusi) mereka.

Sekadar informasi, Meghan Markle belum lama ini kembali memakai Instagram. Ia sempat menghapus akun media sosial itu pada 2018.

Sebelumnya, Meghan Markle disebut sudah melakukan percakapan konstruktif dengan para petinggi eksekutif di Meta mengenai keamanan online. Saat itu, Meghan Markle curhat ia mengalami pelecehan dan bullying online sejak dirinya menikah dengan Pangeran Harry.

Sementara itu, CEO Mastodon Eugen Rochko menyebut, penghapusan kebijakan pemeriksaan fakta Meta sangat meresahkan. Menurutnya, hal ini bisa jadi perhatian bagi siapa pun yang merasa memiliki hati nurani.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Meta, Michael McConnell juga menyatakan kekhawatiran atas langkah perusahaan menghapus program pemeriksa fakta independen. Ia menambahkan, dewan pengawas tidak diajak berbincang tentang perubahan ini.

Sebelumnya, Meta mengambil langkah kontroversial dengan menghentikan penggunaan pemeriksa fakta independen di Facebook dan Instagram.

Sebagai gantinya, perusahaan menerapkan sistem "catatan komunitas" ala X (sebelumnya Twitter), di mana keakuratan sebuah unggahan dikomentari oleh pengguna.

Dalam video yang dipublikasikan bersamaan dengan unggahan blog Meta pada Selasa (waktu setempat), CEO Meta Mark Zuckerberg, menyatakan bahwa moderator pihak ketiga 'terlalu bias secara politik' dan sudah saatnya kembali ke kebebasan berekspresi.

Joel Kaplan, yang menggantikan Nick Clegg sebagai Head of Global Affairs Meta, menulis bahwa ketergantungan perusahaan pada moderator independen 'berniat baik', tetapi terlalu sering berujung pada penyensoran pengguna.

Keputusan ini menuai kecaman dari para aktivis anti ujaran kebencian. Mereka menduga perubahan ini didorong oleh keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan Presiden AS terpilih, Donald Trump.

"Pengumuman Mark Zuckerberg adalah upaya terang-terangan untuk mendekati pemerintahan yang akan datang, dengan implikasi yang berbahaya," kata Ava Lee dari Global Witness, sebuah kelompok kampanye yang bertujuan mengawasi perusahaan teknologi besar, dikutip dari BBC, Rabu (8/1/2024).

"Klaim menghindari 'penyensoran' adalah langkah politik untuk lepas dari tanggung jawab atas ujaran kebencian dan disinformasi yang didorong dan difasilitasi oleh platform," ia menambahkan.

Program pemeriksaan fakta Meta saat ini, yang diperkenalkan pada 2016, merujuk unggahan yang tampaknya palsu atau menyesatkan ke organisasi independen untuk menilai kredibilitasnya.

Unggahan yang ditandai tidak akurat akan diberi label yang menawarkan informasi lebih lanjut kepada audience. Sistem tersebut akan digantikan, pertama di AS, oleh catatan komunitas. Meta mengatakan belum memiliki rencana untuk melakukan perubahan ini di Uni Eropa.

Sistem baru ini--yang menurut raksasa teknologi tersebut telah berhasil di X--melibatkan orang-orang dengan sudut pandang berbeda, menyepakati catatan yang menambahkan konteks atau klarifikasi pada unggahan kontroversial.

Molly Rose Foundation di Inggris menggambarkan pengumuman itu sebagai 'kekhawatiran besar bagi keselamatan dunia online'.

"Kami segera mengklarifikasi ruang lingkup langkah-langkah ini, termasuk apakah ini akan berlaku untuk konten bunuh diri, melukai diri sendiri, dan depresi," kata Kepala Molly Rose Foundation, Ian Russell.

"Langkah-langkah ini berpotensi memiliki konsekuensi mengerikan bagi banyak anak-anak dan orang dewasa muda," tuturnya.