Presiden Donald Trump Sebut Microsoft Tertarik Akusisi Operasional TikTok di AS

Liputan6.com, Jakarta - Microsoft dikabarkan tengah mempertimbangkan mengakuisisi operasional TikTok di Amerika Serikat. Hal itu disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dikutip dari GSM Arena, Kamis (30/1/2025), Presiden Donald Trump menuturkan, Microsoft disebut tengah berdiskusi untuk mengakuisisi TikTok. Ia pun berharap terjadi perang penawaran dalam proses penjualan aplikasi tersebut.

Selain Microsoft, Donald Trump juga menyebut ada ketertarikan yang cukup besar ke TikTok dari beberapa perusahaan lain. "Saya akan mengatakan ya," tuturnya saat dikonfirmasi soal apakah Microsoft memang berencana memberikan penawaran pada TikTok.

"Kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Akan ada banyak pihak yang menawar, dan jika kita bisa menyelamatkan semua data serta lapangan kerja, dan China tidak terlibat, itu akan lebih baik. Kita tidak ingin China terlibat, tapi kita lihat saja nanti," tutur Donald Trump.

Kendati demikian, Microsoft masih belum memberikan komentar terkait rencana akusisi ini, begitu pula dengan TikTok. Karenanya, menarik untuk menunggu lebih lanjut seperti apa masa depan platform video pendek tersebut di AS.

Sebelumnya, Donald Trump memang diketahui tengah berundin dengan sejumlah orang mengenai penjualan TikTok. Ada kemungkinan, ia akan mengambil keputusan soal nasib aplikasi tersebut dalam 30 hari ke depan.

"Saya telah berbicara dengan banyak orang mengenai TikTok dan ada minats besar terhadap TikTok," ujarnya Trump. Di sisi lain, laporan lain juga sempat menyebut pemerintah Donald Trump sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan TikTok.

Di sisi lain, ada laporan mengatakan ketentuan kesepakatan potensial dengan Oracle bersifat fleksibel dan kemungkinan akan berubah.

Sementara sumber lainnya menyebut cakupan penuh diskusi belum ditetapkan dan dapat mencakup operasi AS serta wilayah lain.

Sebelumnya, National Public Radio melaporkan pembicaraan kesepakatan untuk operasi global TikTok, mengutip dua orang yang mengetahui negosiasi tersebut. Namun, Oracle belum memberikan komentar.

"Kesepakatan yang sedang dinegosiasikan mengantisipasi partisipasi dari investor AS saat ini," demikian menurut sumber tersebut.

Susquehanna International Group milik Jeff Yass, General Atlantic, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), dan Sequoia Capital termasuk di antara pendukung ByteDance di AS.

"Pihak lain yang berlomba-lomba mengakuisisi TikTok, termasuk kelompok investor yang dipimpin oleh miliarder Frank McCourt dan yang lainnya melibatkan Jimmy Donaldson, yang lebih dikenal sebagai bintang YouTube Mr. Beast, tidak ikut serta dalam negosiasi Oracle," kata salah satu sumber.

ByteDance, perusahaan induk TikTok, sebelumnya juga dilaporkan tengah menjajaki opsi untuk menjaga operasional layanan mereka di Amerika Serikat (AS) tanpa perlu menjualnya. Hal itu disampaikan oleh anggota dewan ByteDance, Bill Ford.

Seperti dikutip dari Financial Post, Jumat (24/1/2025), dalam wawacara ketika menghadiri World Economic Forum, Bill menuturkan, TikTok sedang mempertimbangkan beberapa alternatif agar bisa mematuhi undang-undang di AS. 

Salah satunya opsi yang sedang dipertimbangkan adalah perubahan kendali operasional secara lokal. Karenanya, General Atlantic perusahaan ekuitas swasta yang memegang saham di ByteDance, optimistis solusi dapat ditemukan.

"Ada sejumlah alternatif yang bisa kami diskusikan dengan Presiden Donald Trump dan timnya, yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi tanpa harus menjual, mungkin dengan perubahan kendali tertentu," tutur Bill.

Selain itu, ia juga optimistis pada dialog yang berkembang antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Ia berharap dialog dapat menciptakan lingkungan yang lebih konstruktif untuk penyelesaian masalah ini.

"Saya optimistis dengan dialog yang muncul antara Presiden Trump dan Presiden Xi. Hal ini dapat membantu menciptakan keterlibatan yang lebih positif dan menghasilkan solusi yang konstruktif," ujar Bill.

Saat ini, Presiden Trump diketahui telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif, yang salah satu isinya adalah penangguhan sementara undang-undang yang melarang aplikasi TikTok di AS.

Dengan perintah eksekutif tersebut, Departemen Kehakiman tidak akan memberlakukan "Undang-Undang Melindungi Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing" selama 75 hari, yang secara efektif memperpanjang jangka waktu untuk mencapai kesepakatan.