Komdigi dan BSSN Bersinergi Perkuat Keamanan Siber Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komdigi dan BSSN baru saja mengumumkan komitmen untuk memperkuat koordinasi guna memastikan keamanan siber nasional yang lebih tangguh serta terpercaya.

Menkomdigi (Menteri Komunikasi dan Digital) Meutya Hafid menegaskan, respons cepat dan koordinasi yang solid menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dunia digital di Indonesia.

“Ke depan, sinergi ini harus semakin solid dan proaktif. Para pimpinan harus siap 24 jam dalam merespons potensi ancaman siber. Ini bukan sekadar upaya teknis, tetapi langkah strategis untuk ketahanan nasional,” ujar Meutya usai pertemuannya dengan Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, di Kantor Kementerian Komdigi, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (23/2/2025). 

Meutya menekankan pentingnya efektivitas dalam koordinasi antara Komdigi dan BSSN, dengan menghilangkan hambatan birokrasi yang berpotensi menghambat respons terhadap ancaman siber.

“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas: keamanan siber adalah prioritas nasional. Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi agar Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi tantangan digital,” ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi dengan Komdigi sebagai bentuk nyata dari instruksi Presiden.

“Sejak dilantik, saya langsung mengimplementasikan instruksi Presiden: perkuat koordinasi dan bergerak cepat. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi langkah nyata untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman,” ujarnya.

Kolaborasi antara BSSN dan Komdigi akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penguatan sistem pertahanan siber, peningkatan regulasi keamanan siber, dan pengembangan teknologi perlindungan data.

Di sisi lain, Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) terus menegaskan komitmennya untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, terutama anak-anak. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutya Hafid saat peringatan Hari Keamanan Berinternet 2025.

Menurut Meutya, peringatan ini menjadi momentum bagi semua negara untuk memperkuat perlindungan di dunia maya, tak terkecuali Indonesia. Terlebih, berdasarkan UNICEF, setiap setengah detik, seorang anak mengambil langkah pertama dalam dunia digital.

"Namun, di balik layar yang tampak ramah, tersembunyi ancaman yang dapat mengubah perjalanan hidup seorang anak. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam dan telah mengambil langkah konkret dalam memperkuat perlindungan anak di dunia digital," tutur Menkomigi dalam acara Hari Internet Aman bersama Google di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dijelaskan pula menurut data UNICEF, jumlah pengguna internet telah mencapai 221 juta orang atau 79,5 persen dari total populasi  di Indonesia.

Lalu, 9,17 persen dari mereka berusia di bawah 12 tahun, sehingga menjadikan generasi muda makin rentan terhadap ancaman siber.

Oleh sebab itu, pemerintah saat ini berupaya untuk merancang regulasi yang lebih ketat untuk perlindungan anak di dunia digital.

Menurut Meutya Hafid, saat ini beberapa negara telah menerapkan kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia, seperti Jerman, Prancis, Inggris, Jerman, serta Australia.

Di sisi lain, Indonesia saat ini telah melakukan lompatan yang signifikan untuk meningkatkan indeks keamanan anak online. Sejak 2023, Indonesia telah naik ke kategori second quartile dalam Child Online Satefy Index, dari sebelumnya berada di urutan 26 dari 30 negara pada 2020.

"Tapi kita juga tidak cukup puas untuk berada di second quartile dalam Child Online Safety Index. Kita tentu ingin terus meningkatkan keamanan anak-anak kita di ruang digital, karena itu pemerintah saat ini terus melakukan dan memikirkan berbagai cara," tutur Menkomdigi menjelaskan.

Godok Aturan Perlindungan Anak di Ranah Digital

Untuk itu, pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok aturan baru untuk perlindungan anak di internet. Upaya tersebut pun sudah dilakukan sejak tahun lalu dan pemerintah pun berencana untuk mempercepat pembahasannya.

Meski aturan tersebut tengah digodok, Kementerian Komdigi telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satunya dimulai menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).