Waduk Pluit Langkah Awal Wujudkan Ekonomi Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Refitaliasi Waduk Pluit ternyata tak hanya berdampak terhadap bertambahnya daya tampung air di Jakarta. Ternyata juga berpengaruh terhadap sistem ekonomi.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan, Waduk Pluit bisa membangun harapan baru masyarakat dalam sistem ekonomi. Implementasi pembanguan Waduk Pluit dapat mengubah sistem ekonomi saat ini, menjadi political economy (ekonomi politik). Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta mencoba melaksanakan ekonomi sesuai dengan konstitusi.

"Pasal 28 (UUD 45) menyebutkan, pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Membangun Waduk Pluit merupakan langkah awal implementasi kewajiban negara memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar," kata Saparini di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Menurut Saparini, salah satu kebutuhan dan pelayanan masyarakat adalah kebutuhan air. Saat ini, sangat sulit mendapat air baku untuk memenuhi permintaan air warga. Padahal, pemerintah memiliki BUMN dan BUMD yang buka tidak mungkin mengelola air dengan baik.

Celakanya, kata Saparini, rancangan undang-undang BUMD saat ini justru lebih mengacu kepada undang-undang BUMN saat ini. Padahal, jika air dikelola oleh rakyat sendiri tentu akan lebih baik.

"Semetinya BUMN dan BUMD bukan hal tabu untuk dikuatkan kembali. Jakarta punya BUMD air. Kemudian pola lain, saham punya seluruh masyarakat Jakarta itu akan sangat luar biasa jika benar-benar diterapkan," lanjut Saparini.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah harus bersedia merelokasi anggaran. Politik anggaran harus kita kembalikan untuk melaksanakan kewajiban negara memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat.

"Memang dibutuhkan kepemimpinan visioner. Akan mendobrak kebiasaan, stigma dan dogma tentang APBD pasti akan dikorupsi. Bagaimana mengembalikan itu untuk mengelola pemerntah di daerah," tandas Saparini.