Pilpres Hanya Satu Putaran, Negara Hemat Rp 3,2 Triliun

"Penghematan sekitar Rp 3,2 triliun berpotensi diperoleh dari tidak adanya putaran kedua Pemilu Presiden," kata Menkeu Chatib Basri.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 06 Jun 2014, 11:02 WIB
Diterbitkan 06 Jun 2014, 11:02 WIB
Deklarasi Kampanye Damai
KPU malam ini akan mengadakan acara Deklarasi Damai Pemilu Presiden rencananya acara ini akan dihadiri oleh kedua pasangan Capres dan Cawapres.

Liputan6.com, Jakarta - Ajang pertarung Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden bakal digelar pada 9 Juli 2014. Kedua pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tengah bersaing untuk memikat hati rakyat demi menjadi pemimpin negeri ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan hanya adanya dua pasangan Capres dan Cawapres, maka kemungkinan besar Pemilu Presiden (Pilpres) akan berlangsung satu putaran.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, dengan tidak adanya putaran kedua pemilu presiden maka negara bisa menghemat uang triliunan rupiah.

"Penghematan sekitar Rp 3,2 triliun berpotensi diperoleh dari tidak adanya putaran kedua Pemilu Presiden," ungkapnya seperti yang dikutip dalam situs resmi Sekretariat Kabinet, di Jakarta, Jumat (6/6/2014)

Menurut Chatib, hal ini bisa membantu program penghematan pemerintah demi menekan defisit anggaran. Tak hanya uang dari pelaksanaan pemilu, Chatib menyatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi.

Ia menyebutkan, opsi pertama adalah dengan menekan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2 juta kiloliter (kl) menjadi sekitar 46 juta kl.

Opsi ini sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Larangan Penggunaan BBM Bersubsidi di Sektor Tambang, Industri, Perkebunan serta Kendaraan Dinas Pemerintah.

"Kalau kita melakukan ini bisa hemat sekitar 2,85 juta kl, tapi mesti dieksplore lagi," kata Chatib.

Selain itu, lanjut Chatib, ada pula opsi untuk menaikkan tarif listrik enam golongan pelanggan, dengan perkiraan anggaran yang dapat dihemat sekitar Rp 8,51 triliun. (Pew/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya