Liputan6.com, Jakarta - Wacana agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lepas dari Kementerian Keuangan kembali digaungkan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara oleh DPR. Namun Dirjen Pajak, Fuad Rahmany justru menolak mentah-mentah usulan tersebut.
Salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Markus Nari memahami keluhan DJP yang selalu saja terhambat persoalan birokrasi untuk menambah jumlah pegawai pajak. Pasalnya, DJP telah berulang kali meminta peningkatan pegawai dari yang ada saat ini sebanyak 32 ribu-34 ribu orang.
"Sudah jadi satu kementerian sendiri saja, nggak usah gabung lagi Kementerian Keuangan. Wacana pemisahan ini akan bikin kinerja DJP lebih bagus, sehingga membuat manajemen nggak susah. Dan pendapatan negara dari pajak lebih besar ke depan," usulnya di Gedung Banggar DPR, Jakarta, Senin (30/6/2014).
Menanggapi hal ini, Dirjen Pajak Fuad Rahmany menolak usulan itu. Dia berpendapat bahwa permasalahan utama bukan ada pada wacana tersebut, melainkan status pegawai pajak yang seharusnya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Nggak perlu jadi kementerian. Yang lebih penting itu DJP jadi organisasi yang pegawainya bukan PNS tapi bukan swasta juga. Pikirkan saja caranya," tegas dia.
Fuad menjelaskan, pegawai pemerintah dengan status bukan PNS akan memperoleh insentif yang sesuai dengan kinerjanya. Kebijakan tersebut tentu ampuh menahan pegawai pajak yang ingin mengundurkan diri.
"Gajinya rendah kali jadi pada keluar semua. Inginnya perhatikan insentif buat orang pajak, supaya nggak makin berkurang pegawainya. Kalau kinerja bagus beri insentif dong, jadi bukan gaji dinaikkan tapi insentif," ucapnya.
Dia menilai, sistem pengupahan PNS saat ini setara antara pegawai yang rajin bekerja dengan yang tidak. "Kalau malas, gaji rendah dong, dan kalau rajin gaji tinggi. Di PNS kan PGPS yaitu pinter goblok pendapatan sama. DJP nggak bisa begitu, harus ada insentif berbasis kinerja," pungkas Fuad. (Fik/Ndw)
Diminta Lepas dari Kemenkeu, Dirjen Pajak Tagih Insentif Pegawai
Wacana agar Direktorat Jenderal Pajak lepas dari Kemenkeu kembali digaungkan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara.
diperbarui 30 Jun 2014, 16:49 WIBDiterbitkan 30 Jun 2014, 16:49 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
2.384 Rumah Warga Rusak Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
Kaesang Pamer Calon Kepala Daerah Ini Didukung Prabowo dan Jokowi
VIDEO: Detik-detik Anjing Lompat Saat Dibawa, Sebabkan Motor Hilang Kendali di Pekalongan
Link Live Streaming Liga Champions di Vidio: Liverpool vs Bayer Leverkusen, Sporting CP vs Manchester City
Miliarder Ini Kena Denda Rp 7 Miliar Gara-Gara Pajak
Lipat Surat Suara Pilkada 2024, KPU Situbondo Libatkan Emak-emak dan Disabilitas
Hujan Deras dan Angin Kencang Terjang Pringsewu, Belasan Rumah Warga Rusak
Deretan Artikel yang Sempat Viral Ini Cuma Hoaks, Simak Faktanya
Deretan 5 Artis yang Pernah Menerima Beasiswa Kuliah ke Luar Negeri, dari Maudy Ayunda hingga Gita Gutawa
Cara Melacak HP Hilang dengan No HP: Panduan Lengkap dan Efektif
BEI Blak-blakan Terkait Dampak Pilpres AS ke Pasar Modal Indonesia
Cara Menghilangkan Jerawat dan Bekasnya,