Duit yang Bikin RI Terancam Krisis Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menyatakan, Indonesia berpotensi mengalami krisis listrik apabila pemerintah maupun PT PLN (Persero) tak mampu membiayai proyek-proyek kelistrikan. Sebab realisasi investasi di sektor ini jauh dari target yang diharapkan.

Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF, Freddy R Saragih mengungkapkan, untuk mendukung sektor tenaga listrik dibutuhkan dana kurang lebih Rp 560 triliun dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Proyeksi ini menggunakan basis perhitungan 2012.

"Jadi kebutuhan investasinya sekitar Rp 112 triliun setiap tahun. Dana ini diperlukan PLN untuk menyediakan pembangkit listrik, transmisi seiring peningkatan konsumsi listrik karena dorongan pertumbuhan ekonomi," kata dia dalam Journalist Class Subsidi Listrik di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Sayangnya, diakui Freddy, realisasi investasi di sektor kelistrikan setiap tahun tidak kurang dari 50 persen. Dari data Kemenkeu, pada 2012, investasi PLN untuk mengembangkan kelistrikan di Indonesia mencapai Rp 40,1 triliun, terdiri dari Rp 25,75 triliun dari dana internal dan pinjaman, serta subsidi sebesar Rp 15,15 triliun.

Jumlah ini menyusut pada 2013. Total realisasi anggaran kelistrikan yang dirogoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sebesar Rp 34,6 triliun. Terdiri dari Rp 16,73 triliun dari subsidi serta internal PLN dan pinjaman sebanyak Rp 17,92 triliun.

"Lalu bagaimana dengan tahun ini. Tapi saya pikir realisasi investasi di 2014 dari PLN nggak akan jauh dari tahun-tahun sebelumnya," papar Freddy.

Jika ini terus dibiarkan, dia memprediksi akan terjadi kelangkaan pasokan listrik dalam waktu dekat. Dirinya mencontohkan soal krisis listrik yang sudah terjadi selama bertahun-tahun di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

"Kenapa Sumut krisis listrik? Itu karena pembangkit atau transmisinya sudah nggak memadai. Pembangkit listrik di sana kebanyakan berada di lokasi pertambangan, sehingga dari mana biaya transfer listrik dari transmisi di sana," cetus dia.

Untuk itu, Freddy mengaku, pemerintah sudah menargetkan PLN agar menerapkan sistem berbasis kinerja (performance based regulatory/PBR) pada tahun depan.

Dengan pendekatan ini, subsidi diharapkan dapat memastikan efisiensi yang dapat mendukung peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan.

"Jadi nanti sistem subsidi yang berlaku saat ini akan berubah menuju ke arah PBR. Supaya PLN dapat meningkatkan efisiensinya, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menurunkan biaya produksinya," tukas dia. (Fik/Nrm)