Jokowi Presiden, CT Minta Pelaku Pasar Tunggu Keputusan MK

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku pasar agar menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.

 

Pasalnya sangat dimungkinkan bagi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk mengajukan gugatan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

 

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung atau CT, jika pasangan capres cawapres nomor urut satu mengajukan gugatan ke MK, itu artinya Indonesia belum mempunyai presiden definitif. 

 

"Walaupun sudah tahu pemenangnya, tapi kita masih harus menunggu posisi MK. Jika semua langkah yang dilakukan sesuai dengan konstitusi dan aturan yang ada, maka pasar akan mengapresiasinya dengan baik," tutur dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (23/7/2014). 

 

CT menilai, kekhawatiran pasar saat ini lebih kepada langkah-langkah gugatan yang bakal diambil Prabowo-Hatta tidak sesuai dengan undang-undang (UU). 

 

"Kalau semuanya berlangsung sesuai konstitusional, pasar akan merespons baik. Pasar akan mengerti dan harus menunggu sampai 21 Agustus 2014 (keputusan final MK). Dengan begitu, kita akan punya Presiden definitif," jelas dia

 

Dia berharap, agar Prabowo-Hatta dapat menerima hasil keputusan KPU dan tak berniat mengajukan gugatan ke MK.

 

Hal ini akan memberikan kepastian kepada pelaku pasar dan masyarakat, sehingga Presiden dan Wapres terpilih akan lebih fokus dalam membentuk tim pemerintahan baru. 

 

"Tim kemenangan pemilu akan mempersiapkan untuk mengambil langkah secepatnya, supaya saat 20 Oktober nanti, nggak ada lagi persiapan dan bisa langsung memulai pekerjaannya," ucap CT. 

 

Saat ini, dia mengaku belum ada pembentukan tim pemerintahan kabinet dan mempersiapkan masa transisi ini. Namun seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dapat membuka kesempatan untuk berkonsultasi mengenai tim baru. 

 

"Kita belum persiapkan itu, tapi semua menteri sekarang ini siap saja dengan izin dari Presiden SBY. Nggak boleh nyelonong sendiri karena kami kan pembantu Pak SBY. Kalau beliau setuju, kami akan buka semua. Tapi kami nggak nyodor-nyodorin diri lho, nanto disangkanya mau jadi menteri lagi," tukas CT. (Fik/Nrm)