RI Siapkan 5 Proyek Percontohan Broadband

Liputan6.com, Jakarta Demi menggenjot penetrasi penggunaan jaringan pita lebar (broadband) di Indonesia, pemerintah menyiapkan lima proyek percontohan broadband di seluruh Indonesia. Ini merupakan rencana jangka panjang Indonesia Broadband Planning (IBP).

 

Master plan broadband tersebut hari ini dituntaskan dalam Rapat Koordinasi IBP yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung atau CT.

 

Rapat ini melibatkan Menteri Riset dan Teknologi Muhammad Hatta, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana dan Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) Ilham Habibie. 

 

"Rencana pita lebar ini penting untuk perkembangan Indonesia ke depan. Sehingga perlu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres)," ungkap CT di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2014). 

 

Pemerintah berharap dapat melaporkan pembahasan ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cipanas agar segera merilis Perpres master plan broadband.

 

"Ke depan dalam waktu sebulan targetnya agar Presiden mengeluarkan perpres tentang broadband," sambung Tifatul.  

 

Perpres tersebut juga akan mengatur lima proyek percontohan di lima Kabupaten/Kota. "Ini masih percobaan, tapi sudah ada cetak birunya. Dalam waktu setengah tahun sudah ada yang konkrit dan sudah ada lima percontohan," lanjut dia. 

 

Tifatul mengaku, pembangunan palapa ring jaringan utama di lima pulau besar sudah selesai 80 persen, yakni di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara. Penarikannya dari Manado, Ternate lalu dilanjutkan ke Sorong oleh PT Telkom Indonesia. 

 

"Karena perbedaan geografis, jadi tidak bisa diratakan. Pulau Jawa lebih maju jaringan broadband-nya. Sedangkan di Timur Indonesia penduduknya jarang dan medan yang dilalui tidak mudah sehingga perlu terobosan supaya mereka tetap terjangkau jaringan ini. Coverage pengguna ponsel sudah 95 persen dari Sabang-Merauke dan 91,7 persennya sudah memakai ponsel 3G," papar dia. 

 

Sementara Ketua Harian Dewan TIK Nasioal Ilham Akbar Habibie, IBP akan menghubungkan seluruh sekolah, puskemas, kantor-kantor seluruh Indonesia dengan jaringan internet. Bisa melalui kabel atau serat optik bahkan wireless.

 

"Tapi perlu ada pola pendanaan, mungkin swasta ambil alih dan jual ke konsumen atau diambil pemerintah sendiri. Walaupun kami belum ambil kebijakan tersebut," paparnya.

 

Terkait total investasi pembangunan broadband, Ilham belum dapat memperkirakannya. Namun berkaca pada proyek pembangunan broadband di Australia, kebutuhan anggaran IBP mencapai AUD 40 miliar. 

 

"Kalau ada wilayah yang layak secara ekonomi, ini tidak usah dibiayai oleh pemerintah. Kalau lima percontohan sudah terealisasi, baru bisa ada itungan dana yang dibutuhkan," ucap Ilham.  (Fik/Nrm)