Ini 4 Persoalan di Sektor Properti yang Harus Dibenahi Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Kalangan pengembang berharap pemerintahan yang akan dipimpin oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla mampu menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan sektor properti di Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Eddy Hussy mengatakan, beberapa persoalan yang selama ini menjadi kendala bagi pengembang yaitu masalah biaya ekonomi yang tinggi serta belum adanya jaminan dan kepastian hukum dalam berusaha.

"Meski pemerintahan terus berganti, tapi persoalan yang dihadapi oleh pengusaha nyaris sama," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (31/8/2014).

Dia menjelaskan, paling tidak ada empat hal yang menyebabkan  biaya ekonomi yang tinggi di Indonesia. Pertama mengenai proses perizinan yang panjang. Selain proses yang panjang, perizinan properti di Indonesia juga tidak memiliki kejelasan waktu dan biaya.

Kedua, karena infrastruktur yang kurang memadai. "Transportasi yang kurang memadai antar pulau atau daerah mengakibatkan mahalnya barang kebutuhan untuk pembangunan. Harga bahan bangunan di Papua dan Maluku misalnya, berbeda sangat jauh dengan di daerah lain," katanya.

Penyebab tingginya biaya ekonomi yang ketiga, lanjut Eddy, yaitu tidak adanya kepastian hukum tentang hak tanah. Realitas yang terjadi di Indonesia selama ini, tanah yang sudah dimiliki selama bertahun-tahun dengan gampangnya digugat oleh oknum atau mafia tanah.

Bahkan tanah yang sudah dikuasai pemerintah selama berpuluh-puluh tahun sekalipun bisa dengan gampangnya digugat kepengadilan," lanjut dia.

Dan keempat soal kepastian hukum. Eddy mencontohkan aturan tentang koefisiensi lantai bangunan (KLB) untuk Rumah susun hak milik (rusunami) dari 6 menjadi 3,5. Padahal ketika KLB 6, pengembang membeli tanah untuk membantu pemerintah membangun rusun sederhana.

"Tetapi kemudian KLB rusunami diubah menjadi 3,5. Akibatnya pengembang menjadi tidak bisa membangun rusunami," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Eddy berharap pemerintahan mendatang memiliki komitmen yang kuat terhadap penyelesaian permasalahan di sektor properti sehingga dapat membantu masyarakat dan dunia usaha dalam menekan biaya tinggi akibat infrastruktur yang belum memadai. (Dny/Gdn)


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!