Kepala Bapenas: Penggantian Mobil Menteri Tunggu Dua Tahun Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk aparatur sipil serta pembangunan sebesar 80 persen dan 20 persen dinilai sangat berbahaya. Perlu ada efisiensi anggaran tanpa perlu merampingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Itu lah kenyataannya sekarang 80:20 untuk aparatur dan pembangunan," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Dia menuturkan, pemerintah daerah wajib melakukan efisiensi anggaran supaya ada alokasi dana yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.

"Pengeluarannya saja diatur, dioptimalkan nggak perlu perampingan PNS. Alokasi-alokasi yang berlebihan untuk anggaran rutin harus diperiksa lagi," katanya.

Andrinof menyebut beberapa belanja yang harus dipangkas, antara lain anggaran belanja rutin seperti perjalanan dinas, rapat, dan sebagainya.

"Juga anggaran pengadaan barang dan jasa yang mengada-ada, misalnya mobil menteri. Kan nggak harus mobil baru, tunggu saja dua tahun lagi," cetus dia.

Sementara Waki Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, perubahan anggaran daerah untuk pembangunan yang saat ini 20 persen harus diatur dalam payung hukum.

"Itu perlu diatur di UU Perimbangan Keuangan. Jadi nanti diatur minimum sekian untuk belanja infrastruktur," imbuhnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi sebelumnya meminta kepada seluruh Gubernur di Indonesia untuk lebih mengelola dana APBD. Sebagai mantan Gubernur dan Walikota, Jokowi mengaku mengetahui seluk beluk anggaran daerah di mana dalam setiap alokasinya selalu lebih besar anggaran belanja untuk aparatur dibandingkan dengan anggaran belanja pembangunan.

"‎Tolong dilihat pada seluruh jajaran gubernur, yang saya tahu kota kabupaten angkanya rata-rata 80-20, ada yang 85-15. Jadi belanja aparatur 80, anggaran pembangunan 20, ini berbahaya, ini harus dirubah‎," kata Jokowi. (Fik/Gdn)