Cara Jokowi Agar RI Terhindar dari Jebakan Kelas Menengah

Liputan6.com, Brisbane - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah agenda prioritas agar Indonesia dapat terhindar dari jebakan kelas menengah/middle income country trap saat berpidato di pertemuan tingkat tinggi G20, Brisbane, Australia pada Sabtu 15 November 2014.

Jokowi mengatakan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,8 persen di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia beberapa tahun ini. Hal itu dicapai dengan mengandalkan pertumbuhan kelompok berpendapatan menengah yang jumlahnya sekitar 25 persen dari populasi.

Oleh karena itu, Jokowi menyatakan, pemerintahannya bukan hanya menjaga pertumbuhan kelompok berpendapatan menengah tapi juga menjadikan kelompok lainnya yang lebih besar lagi yaitu kelompok menengah bawah dan berpendapatan rendah sebagai pilar pertumbuhan Indonesia yang lebih besar ke depan.

Tak hanya itu Jokowi juga menyampaikan pemberantasan korupsi yang menjadi momok bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

"Pola pertumbuhan yang menyeluruh dan bertumpu kepada kelompok-kelompok yang selama ini belum memiliki akses cukup terhadap pembangunan, saya pandang sejalan dengan tujuan kita bersama-sama di negara G20 yaitu negara kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif," ujar Jokowi, seperti dikutip Minggu (16/11/2014).

Jokowi menyampaikan, itu adalah sumbangan Indonesia lima tahun ke depan memulihkan ekonominya, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi global.

Adapun agenda prioritas yang akan dilakukan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menghindari jebakan kelas menengah antara lain:

1. Peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional.

"Enam bulan dari sekarang, Indonesia akan memiliki sistem perizinan investasi yang terintegrasi dan bisa diakses online," tutur Jokowi.

2. Di bidang pajak, pemerintah ingin meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16 persen, dari sekarang yang masih di bawah 13 persen.

"Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT, saya optimis angka ini akan meningkat," ujar Jokowi.

3. Pemerintah Jokowi-JK ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara; serta mendukung program kesejahteraan rakyat.

4. Pemerintah juga akan lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas “manusia”nya.

"Sebagai tahap awal, saya sudah meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Jokowi menuturkan, dengan membangun sumber daya manusia yang baik, maka akan tercipta produktivitas dan daya saing nasional yang lebih tinggi.

"Berbagai upaya ini akan kami laksanakan secara simultan. Ini merupakan cara kami untuk mengatasi dan menghindari ‘middle income country trap’," kata Jokowi. (Ahm/)