Subsidi Tetap Tak Akan Diterapkan Segera

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengusulkan kepada pemerintah jika kenaikan harga BBM yang sudah dilakukan kemarin akan lebih baik jika dibarengi dengan perubahan skema penerapan subsidi.

Adapun skema reformasi subsidi yang dimaksudkan adalah menerapkan sistem subsidi tetap untuk harga BBM. Hal ini dinilai akan lebih konsisten dalam menjaga inflasi terutama akibat gejolak perubahan harga BBM.

Namun, Pemerintahan diperkirakan tidak akan langsung dapat menerapkan kebijakan tersebut.

"‎Itu memang bisa memberikan kepastian pemerintah untuk APBN, jadi memang floating harga BBM-nya nanti, tapi saya kira tidak akan diterapkan sekarang, ini akan bertahap," kata ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Destri Damayanti kepada Liputan6.com, Rabu (19/11/2014).

Penerapan subsidi tetap tersebut akan menempuh jalan lumayan panjang mengingat setiap kebijakan pemerintah terlebih soal subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR RI.

Destri menilai, sistem dana talangan untuk masyarakat kurang mampu akibat kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan Presiden Jokowi dinilai sudah sangatlah cukup.

Dengan menggunakan alokasi dana Bantuan Sosial Rp 5 triliun dalam APBNP 2014 dan juga ditambah diterbitkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)‎, hal itu menjadi wujud serius Jokowi dalam menjaga daya beli masyarakat.

‎"Tinggal sekarang masalah ketepatan data-data yang berhak itu, jangan sampai ada yang warga kurang mampu yang tidak dapatkan itu," tegasnya.

Tolak harga BBM naik

Di sisi lain, aksi penolakan kenaikan harga BBM masih terus berlangsung yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Sebagai agen perubahan,mahasiswa menilai jika langkah kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah tidak pro terhadap rakyat kecil.

Bahkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dari beberapa aliansi seluruh kampus di Indonesia, akan menggelar diskusi dan konsolidasi sebagai sebuah gerakan penolakan.

Rencananya mahasiswa menggelar konsolidasi dan diskusi di Galeri Cafe, Cikini Raya, Jakarta Pusat, siang ini. Hadir antara lain, perwakilan Ekonom Resistance and Alternative to Globalization (RAG), wakil dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Patriot Muslim, Pandu Budaya FIB Universitas Indonesia (PANDA FIB UI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Badan Eksekutif Mahasiswa se Indonesia (BEM SI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia (FAM UI), Front Aksi Mahasiswa Banten (FAM Banten), Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Jawa Barat (Aliansi BEM Jabar) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)

"Menuntut pemerintahan Jokowi-JK menurunkan harga BBM. Dan turunkan harga-harga untuk menyelamatkan industri nasional," begitu poin tuntutan yang nantinya akan disuarakan oleh mahasiswa.

Mereka juga menuntut, Presiden Jokowi memberhentikan menteri yang terkena tanda merah dari KPK, pasalnya para pembantu bermasalah inilah yang menginginkan kenaikan terhadap bahan bakar fosil di Indonesia.

"Pecat menteri stabilo merah KPK yang mendorong kenaikaan harga BBM, yakni Rini Soemarno, Sudirman Said, Sofyan Djalil," demikian tuntutan mahasiswa. (Yas/Gdn)