Pemerintah Jajaki Pasokan Minyak dari Beberapa Negara

Upaya menangani mafia migas pemerintah memutuskan untuk tidak bargantung pada satu pihak pemasok minyak.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 02 Des 2014, 19:41 WIB
Diterbitkan 02 Des 2014, 19:41 WIB
Harga Minyak Naik Dipicu Aksi Beli Pelaku Pasar
Harga minyak menguat didorong aksi pelaku pasar setelah harga minyak melemah tajam pada pekan lalu.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mencari sumber baru untuk memenuhi pasokan minyak nasional. Kali ini pemerintah berencana menggelar pertemuan dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Iran dan Rusia untuk mencari pasokan minyak.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, untuk menangani mafia migas pemerintah memutuskan untuk tidak bargantung pada satu pihak pemasok minyak.

"Lebih jauh itu dalam rangka menangani mafia ketegantungan satu pihak sumber pasokan migas, kita terus cari pasokan altenatif keluar pasokan keluar," kata dia dalam Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Sudirman mengungkapkan, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan pertemuan dengan pihak yang mewakili beberapa  negara untuk membicarakan pasokan minyak.

"Nanti malam Brunei, besok pihak Rusia, Iran menggali sumber pasokan," tuturnya.

Dia mengungkapkan, negara-negara tersebut menwarkan berbagai kemudahan,dalam pasokan minyak, investasi dan membangun kilang.

"Negara itu menawarkan berbagai kemudahan, itu yang harus tejadi pihak tertentu bisa melakukan ini semua," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap anggota pemerintah selalu berkonsultasi dengan Dewan saat memutuskan kebijakan yang penting. Seperti kesepakatan pembelian minyak dari Sonangol, perusahaan migas asal Angola.

"Ini pentingnya kami mengharapkan semua keputusan-keputusan yang sangat penting terkait kebijakan financial, kebijakan fiskal atau hal apapun untuk menunggu DPR," kata dia.

Menurut dia, DPR yang memiliki fungsi pengawasan bisa saja menganulir keputusan pemerintah jika ada kesepakatan yang dicurigai tidak berjalan semestinya.

"Oh bisa, karena kan fungsi pengawasan itu tidak ada batasannya sepanjang ditemukan indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka itu bisa dieksekusi," tegas dia.

Lebih lanjut politikus PAN itu berharap adanya kerjasama pemerintah dengan DPR.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan kalau pemerintah Indonesia bisa bekerja sama dengan Sonangol karena harga dari Sonangol lebih murah 15 dolar per barel, sehingga ada penghematan hingga 25 persen untuk impor crude oil.(Pew/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya