Blusukan ke Gorontalo, Jokowi Batalkan Teleconference Musrenbang

Liputan6.com, Palu - Agenda teleconference antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago serta Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola akhirnya batal di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional di Palu, Sulteng, pagi ini (6/12/2014).

Hal ini disampaikan langsung Menteri PPN, Andrinof dalam sambutannya di acara Musrenbang Regional. "Saya minta maaf, seharusnya bisa berinteraksi video conference, tapi nanti kita akan carikan waktunya yang lain," ujarnya.

Kegagalan percakapan tatap muka via jaringan internet itu, kata Andrinof karena Presiden Jokowi sedang blusukan di kota Gorontalo sejak Jumat (5/12/2014).

Program blusukan sudah dijalankan Jokowi sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan dilanjutkan ketika menjadi orang nomor satu di Republik ini.

"Blusukan kan sudah dirintis beberapa kali, mengunjungi korban Sinabung, dan sebagainya. Jadi ada perubahan jadwal beliau. Tapi pada saatnya nanti akan ada kesempatan itu untuk berinteraksi dengan seluruh masyarakat Indonesia," tutur dia.

Karena video conference batal, Andrinof akan secara resmi membuka Musrenbang Regional di Palu pagi ini. Lalu dilanjutkan di empat lokasi lain, yakni Ambon, Tarakan, Mataram dan Belitung di hari yang berbeda.

Andrinof dan Longki akan menyelenggarakan diskusi dengan para peserta Musrenbang Regional. Adapula dialog dengan materi rancangan awal agenda prioritas nasional yang disampaikan beberapa Deputi Kementerian PPN/Bappenas.

Antara lain Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Imron Bulkin dengan pemaparan arah pengembangan wilayah Sulawesi.

Lalu disusul tema kedua mengenai prioritas kedaulatan pangan dan kemaritiman oleh Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas Endah Murniningtyas, tema Prioritas Pariwisata dan Industri oleh Deputi Bidang Ekonomi Prasetijono Widjojo serta Deputi Sarana Prasarana Dedy S Priatna dengan pemaparan soal prioritas kedaulatan energi dan konektivitas. Sementara kesimpulan dan penutup akan disampaikan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan. (Fik/Nrm)