Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Dapat Tambahan Anggaran, Ini Rencana Ditjen Ketenagalistrikan

Anggaran tersebut juga akan diperuntukan bagi penyediaan listrik di 47 lokasi perbatasan dengan nilai sekitar Rp 1 triliun.

oleh Septian Deny diperbarui 23 Jan 2015, 13:32 WIB

Diterbitkan 23 Jan 2015, 13:32 WIB

Kelima pembangkit tersebut yaitu PLTU Sumsel 8 2x600 MW, PLTU Sumsel 9 2x600 MW, PLTU Sumsel 10 1x600 MW, PLTU Batang 2x1.000 MW, dan PLTU Indramayu 1x1.000 MW. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan tambahan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 senilai Rp 5 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan, dari Rp 5 triliun tersebut, Direktorat Ketenagalistrikan akan mendapatkan jatah sebesar Rp 1,3 triliun. Sebelumnya, dalam APBN 2015, Direktorat Ketenagalistrikan mendapat dana sebesar Rp 3,94 triliun. Dengan tambahan tersebut maka total dana yang didapat oleh Direktorat Ketenagalistrikan sebesar Rp 5,24 triliun.

"Waktu APBN kemarin kami usulkan Rp 2,3 triliun, ditambah Rp 1,3 triliun. Listrik dapat Rp 5 triliun," ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Dia menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sebagian besar akan dialokasikn untuk penyediaan listrik di wilayah pedesaan seluruh Indonesia.

"Masyarakat yang tidak mampu seperti nelayan diberikan instalasi listrik gratis. Persentase APBN untuk listrik pedesaan terbesar. Total untuk listrik pedesaan sebesar Rp 3,6 triliun," lanjutnya.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan diperuntukan bagi penyediaan listrik di 47 lokasi perbatasan dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun.

"Daerah perbatasan ada 47 lokasi yang memerlukan dana sekitar Rp 1 triliun. Kalau transmisi dari APBN memang ada, tapi diharapkan dari PLN juga mengalokasikan karena transmisi diharapkan pada 2015 akan dibangun 4.000 km," kata dia.

Menurut Jarman, anggaran yang masuk ke direktoratnya tersebut akan dikelola oleh satuan kerja yang dibentuk di PT PLN dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

"Anggaran ESDM ke Ditjen Listrik. Petapi pelaksanaanya kita bentuk satuan kerja yang di PLN. Organisasinya menginduk ke sini tetapi itu orang-orang PLN yang di tempatkan untuk membangun. Itu di tiap provinsi ada, kecuali DKI Jakarta karena sudah 99 persen, Yogyakarta juga digabung dengan Jawa Tengah karena terlalu kecil," jelasnya.

Jarman menyatakan, upaya ini dilakukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen dimana akan ada pertumbuhan permintaan tenaga listrik sebesar 8,4 persen per tahun.

"Ini juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, katakan 6,5 persen per tahun, pertumbuhan demand 8,4 persen. Maka butuh tambahan 35 ribu MW selama 5 tahun," tandasnya. (Dny/Gdn)