Pengelolaan Buruk, RI Bisa Masuk Krisis Energi

Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, saat ini perlu ada perubahan pola dan pengelolaan sektor energi.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 30 Mar 2015, 13:55 WIB
Diterbitkan 30 Mar 2015, 13:55 WIB
Menteri ESDM Luncurkan Mandatori B-15
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kanan) saat menghadiri peluncuran Mandatori B-15, Jakarta, Senin (23/3/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan, Indonesia sudah memasuki krisis energi karena itu perlu berhati-hati untuk mengelola energi agar hal itu tak jadi kenyataan.

"Indonesia sedang mengalami krisis, saya kira ya. Memasuki krisis, kalau kita tidak hati-hati," kata Sudirman,  dalam acara Kebijakan dan Langkah Strategis dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Senin (30/3/2015).

Sudirman menuturkan, perlu ada perubahan pola dalam pembangunan dan pengelolaan sektor energi, untuk menghindari krisis energi. Perubahan pola yang dilakukan dengan tidak menjadikan komoditas energi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Menjadi mendorong dari pertumbuhan ekonomi. cara kita melihat migas harus berubah, bukan sebagai sumber pertama penghasilan negara tapi sebagai pemberi nilai tambah karena berpikir jangka panjang itu berbeda," kata Sudirman.

Ia menambahkan, komponen politik juga harus berkurang dalam pengelolaan energi karena hanya memikirkan pengelolaan energi jangka pendek.

"Secara perspektif, bagaimana diskusi mulai mengurangi komponen politik. Menurut saya setelah sekian bulan di ESDM karena penjara politik harus segera diabaikan, akan membuat kita lupa membangun hal-hal yang sifatnya fundamental," ujar Sudirman.

Komponen politik tersebut harus diganti dengan komponen teknis bersama dengan koordinasi antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

"Harus mulai ditumpuk komponen komponen teknis. Jadi ini hal-hal yang perlu dicerna bersama sama kepada para pengambil kebijakan baik di nasional maupun daerah," pungkasnya. (Pew/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya