JK Ingin Keadilan Layanan Bank Bagi Nelayan

Wapres Jusuf Kalla mengapresiasi langkah OJK dan perbankan nasional yang memotori program Jaring.

oleh Septian Deny diperbarui 11 Mei 2015, 12:00 WIB
Diterbitkan 11 Mei 2015, 12:00 WIB
JK Ingin Ada Keadilan Layanan Bank Bagi Nelayan Lewat Jaring
Wapres Jusuf Kalla mengapresiasi langkah OJK dan perbankan nasional yang memotori program Jaring ini.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meluncurkan Program Jangkau, Sinergi dan Guideline (Jaring) yang diprakarsai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peresmian program tersebut berlangsung di Dermaga Boddia, Kecamatan Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, JK mengapresiasi langkah OJK dan perbankan nasional yang memotori program ini. Sebab dengan adanya program ini, stigma jika masyarakat nelayan sulit untuk mendapatkan kredit pembiayaan usaha bisa terhapuskan.

"Memang selama ini stigma nelayan digambarkan sebagai sektor yang sulit dibiayai karena rumahnya di pinggir pantai, kapal yang kecil, tidak punya sertifikat (untuk dijadikan jaminan)," ujar JK di Takalar, Sulawesi Selatan, Senin (11/5/2015).

Menurut JK, dengan adanya stigma seperti ini, membuat nelayan sulit untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan perbankan selama ini akan lebih mudah untuk memberikan kredit kepada pengusaha-pengusaha besar.

"Nelayan ini serba susah karena tidak punya kapal makanya yang diberikan (kredit) pengusaha-pengusaha besar.
Ini juga untuk keadilan bangsa, salah satunya pada pelayanan perbankan," katanya.

Melalui program ini, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi pelayanan perbankan terutama untuk pembiayaan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

"Jangan diskriminasi. Pengusaha besar diberikan kredit dengan bunga kecil, tapi nelayan diberikan bunga besar. Karena apabila kredit dia mahal (bunganya), maka pengusaha kecil yang subsidi pengusaha besar, padahal seharusnya pengusaha besar yang subdisi pengusaha kecil," lanjut dia.

Selain itu, JK juga mengungkapkan besarnya peranan para pengusaha kecil, terlebih saat terjadi krisis 1998 dan 2008. Pada saat krisis, para pelaku usaha mikro dan kecil yang mampu bertahan dari terjangan krisis.

"Saat kita krisis pada 1998 dan 2008 yang mempertahankan pertumbuhan Indonesia adalah pengusaha kecil, karena pengusaha besar yang punya kredit besar malah kesulitan dan harus ditopang negara. Bagaimana menata keadilan bangsa dalam hal perbankan," jelasnya.

Terlebih lagi, saat ini jumlah pengusaha skala mikro dan kecil semakin tumbuh besar. Oleh sebab itu, potensi ini harus terus dijaga melalui kemudahan kredit pembiayaan.

"Jumlah pengusaha kecil sangat besar dan pekerjakan masyarakat lebih besar lagi. Kalau kredit diberikan pada pengusaha kecil, dia bisa beli kios, beli mobil sehingga bisa angkut produknya lebih mudah, dan tentu dengan perikanan yang baik," tandas JK. (Dny/Nrm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya