Bubarkan Petral, Pemerintah Dituntut Buktikan Mafia Migas

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) akhirnya memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan dan melikuidasi anak usahanya PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) terhitung Rabu (13/5/2015).

Namun Pengamat Energi Yusri Usman menilai keputusan pembubaran Petral bukan sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan keputusan ini dinilai hanya sebagai pencitraan pemerintah semata.

"Ya boleh bubar kalau memang sudah tidak ada manfaatnya. Tapi ini seperti dibuat pencitraan bahwa pemerintah hebat," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (14/5/2015).

Menurut Yusri, pemerintah bisa dikatakan hebat jika mampu menangkap mafia migas yang selama ini digembar-gemborkan ada di dalam tubuh Petral.

Kenyataannya hingga keputusan pembubaran Petral diumumkan, tidak pernah terungkap ada mafia migas yang bermain di dalamnya.

"Kalau hebat itu kalau pemerintah bisa membuktikan mafia di dalamnya dan dikembalikan uangnya, itu ada prestasinya. Ini kan tidak ada pembuktiannya," lanjut Yusri.

Bahkan, Yusri menuding ada motif politik dibalik keputusan Pertamina untuk membubarkan anak usahanya tersebut. Hal seperti ini dinilai patut menjadi kecurigaan.

"Jadi kalau saya lihat pembubaran ini hanya komoditas politik. Kasusnya ada temuan seperti SKK Migas, ada kasus Rudi Rubiandini atau kasus kondesat yang baru-baru ini terungkap. Ini Petral kan tidak ada," tandas dia.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto sebelumnya mengatakan keputusan pembubaran Petral diambil setelah perusahaan plat merah tersebut melakukan pembenahan dalam tubuh Pertamina sejak awal 2015.

"Hasil pengkajian keberadaan Petral dan grupnya. Setelah sejak Januari kami melakukan revitalisasi pada PT Pertamina integrated suplay chain (ISC) dan ada dampak positifnya," ujar Dwi.

Menurut dia, langkah revitalisasi pada ISC membuat peranan Petral tak lagi menjadi signifikan.  (Dny/Nrm)