BKPM Dorong Investasi Kemaritiman di Indonesia Timur

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mendorong investasi sektor pariwisata dan kemaritiman di Kawasan Indonesia Timur (KIT). Hal itu sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Guna merealisasikan hal tersebut, maka BKPM bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Regional Investment Forum (RIF) pada 20-21 Mei di Kota Manado, Sulawesi Utara dengan  tema 'Industri Kemaritiman dan Pariwisata'.

Kepala BKPM, Franky Sibarani berharap, acara tersebut dapat merangsang minat investor ke Kawasan Indonesia Timur. " Industri pengolahan perikanan dimana wilayah tersebut sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta potensi wisata dengan minat khusus seperti marine tourism dan ecotourism," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (20/5/2015).

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di Kawasan Indonesia Timur meliputi Kalimantan pada Triwulan I Tahun 2015 mencapai Rp 20,4 triliun atau 16,4 persen, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 5,3 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) US$ 1,2 miliar. Wilayah Sulawesi pada periode yang sama realisasi investasi mencapai Rp 6,4 triliun atau 5,1 persen terdiri dari PMDN sebesar Rp 0,08 triliun dan PMA sebesar US$ 0,5 miliar.

Untuk wilayah Maluku dan Papua, capaian realisasi investasi yang diperoleh sebesar Rp 4,4 triliun atau 3,5 persen, terdiri dari PMDN sebesar Rp 0,06 triliun dan PMA sebesar US$ 0,4 miliar.

“Dengan melihat potensi investasi yang ada di wilayah tersebut, diharapkan pada tahun 2015 mampu menyumbang Rp 109,6 triliun dari Rp 519,5 triliun atau 21 persen kontribusi terhadap kebutuhan investasi nasional," tambahnya.

Franky menuturkan, dengan percepatan investasi di Kawasan Indonesia Timur akan mendorong perekonomian daerah. Hal itu juga mengikis kesenjangan ekonomi antara Indonesia Barat dan Timur.

"Kawasan Indonesia Timur secara definitif meliputi 13 provinsi yang ada di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan kepulauan timur, telah diberikan prioritas oleh Pemerintah untuk dikembangkan dalam upaya untuk memperkecil tingkat kesenjangan yang terjadi antara kawasan barat Indonesia dengan Kawasan Indonesia Timur selama ini," tandas dia. (Amd/Gdn)