Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ambisius menurunkan ongkos logistik di Indonesia 7,5 persen dalam waktu lima tahun ke depan. Target ini harus didukung dengan pelabuhan berstandar internasional.
Kepala Staf Kepresidenan RI, Luhut Pandjaitan mengatakan telah terjadi perubahan signifikan terhadap Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola PT Pelindo II (Persero). Pujian tersebut dilontarkan setelah kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Teluk Lamong di Surabaya.
"Saya bermimpi Tanjung Priok bisa seperti Singapura dan ternyata Pak RJ Lino (Direktur Utama Pelindo II) membuat Tanjung Priok seperti Singapura. Pekerjaannya bagus, efisiensinya bagus," ucap dia Diskusi Perkembangan Perekonomian Terkini oleh Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera di Sun City Hotel, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Â
Advertisement
Meski telah melemparkan pujian, namun pemerintah sepertinya belum ingin berdamai dengan Pelindo karena kasus lambannya bongkar muat kapal di Pelabuhan (dwelling time). Seperti diketahui, Presiden Jokowi sempat marah-marah kepada para menteri dan Pelindo terkait dwelling time.
"Bahwa peristiwa Presiden marah memang belum selesai, iya. Karena integrasi antar kementerian-kementerian yang terkait dengan pelabuhan belum penuh semua. Tapi kita kasih target harus selesai sampai Lebaran ini. Tidak ada salam-salaman, cincai-cincai, semua harus sudah elektronik sehingga tidak ada lagi ekstra cost. Berlaku juga untuk di Surabaya (Teluk Lamong)," tegas Luhut.
Dengan standarisasi internasional dan pembenahan di Pelabuhan, misalnya dwelling time, dia menjelaskan, Indonesia akan mampu mencapai target penurunan ongkos logistik sampai 7,5 persen dalam lima tahun mendatang.
"Karena persoalan infrastruktur, biaya logistik kita tinggi. Dibanding Jepang, ongkos logistik kita 14,1 persen dari struktur cost satu barang. Sedangkan Jepang hanya 4,9 persen. Dan lima tahun ke depan, kita bermimpi turun menjadi 7,5 persen," kata Luhut. (Fik/Ahm)