Kendalikan Harga Pangan Jadi Prioritas Darmin Nasution

Menko perekonomian, Darmin Nasution menuturkan, pesan Jokowi sama dengan pemikiran dirinya.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 12 Agu 2015, 21:14 WIB
Diterbitkan 12 Agu 2015, 21:14 WIB
20150812-Jokowi Pecat Sekaligus Lantik Menteri Baru-Jakarta
Presiden Jokowi memberi ucapan selamat kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Jokowi me-reshuffle sejumlah menteri Kabinet Kerja sekaligus melantik menteri baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Posisi ini menggantikan Sofyan Djalil yang pindah ke Bappenas. Apa tugas prioritas Darmin Nasution selama lima tahun ke depan sebagai orang nomor satu di Kemenko Perekonomian?

Darmin usai Serah Terima Jabatan (sertijab) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/8/2015) mengakui pesan yang dilontarkan Presiden Jokowi sama dengan pemikirannya, terutama urusan pangan.

"Pesan awal kebetulan sama dengan yang terpikir oleh saya yaitu urusan pangan. Lalu serapan anggaran. Tapi ada yang bisa dikerjakan langsung, ada juga yang harus dikalibrasi dulu. Jangan semua dikerjakan sekaligus," terang dia.

Darmin mengungkapkan, prioritas utamanya dalam jangka pendek, antara lain, pertama, persoalan pangan dan yang berkaitan dengan inflasi. Sebagai contoh, masalah kekeringan, harga daging sapi dan lainnya.

Kedua, sambungnya, penerimaan dan pengeluaran (belanja) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, pendapatan masyarakat terganggu karena harga produk sumber daya alam di sektor perkebunan merosot. Hal ini bisa dikaitkan dengan pangan, di mana pemerintah perlu membelanjakan uang untuk membangun irigasi, waduk dan sebagainya.

Lanjut Darmin Nasution, prioritas ketiga, investasi karena menyangkut aliran dana masuk (capital inflow). Saat ini, dia bilang, Indonesia kekurangan masuknya aliran modal asing sehingga menyebabkan fluktuasi kurs rupiah. Aliran dana, tambahnya, diperoleh dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau dengan menerbitkan surat utang di pasar internasional.

"Area ini sangat krusial untuk dikerjakan sekarang ini. Tapi jangan bicarakan dulu kebijakan khusus sekarang karena bicara pangan misalnya bukan setengah tahun selesai, butuh waktu," ujar Darmin. (Fik/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya