Kondisi Rupiah Jadi Ajang Interupsi dalam Sidang Paripurna DPR

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI mengadakan sidang paripurna yang membahas mengenai penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang APBN 2016 beserta nota keuangannya pada Selasa (25/8/2015).

Usai Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro membacakan jawaban pemerintah sebanyak 13 halaman‎, para anggota DPR pun langsung melayangkan interupsi kepada pimpinan sidang paripurna.

Interupsi yang dilayangkan para anggota DPR RI tersebut tidak lepas dari kondisi nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini yang sudah menembus level 14.000 per dolar AS.

Anggota Komsisi XI DPR RI, Misbakhun mengungkapkan, kondisi rupiah yang telah melampaui titik terendah selama lima tahun terakhir ini jangan justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.

"Kita harus berikan kebebasan kepada Pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan aksinya dalam mengendalikan ini semua, kita harus percaya kepada mereka, kita harus kerjasama, jangan malah dimanfaatkan untuk kepetingan politik," kata Misbakhun di Gedung DPR RI, Selasa (25/8/2015).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR Ri, Ruhut Sitompul. Dia menilai DPR harus menjadi mitra pemerintah untuk terus memberikan dukungan dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada, termasuk saat ini masalah ekonomi.

Bukan saatnya DPR dan pemerintah untuk saling menyalahkan mengenai kodisi ekonomi Indonesia saat ini. Dia menekankan ini bukan menjadi pekerjaan Pemerintah saja, melainkan ini juga menjadi pekerjaan DPR RI dan semua elemen pemerintahan lainnya.

"Alahkah indahnya pembicaraan di paripurna ini, saya dari fraksi Demokrat menyampaikan jangan ada dusta di antara kita, mari kita dengan semangat kebersamaan antara pemerintah dan DPR berpegangan tangan, apa yang dialami masyarakat Indonesia, masalah ekonomi masalah yang berat, makanya kita saling isi mengisi," papar dia.

Seakan tak mau kalah dengan anggota DPR RI Lainnya, ‎Anggota Komisi VI DPR RO Bambang Haryo Soekartono menyampaikan kepada seluruh pihak untuk tidak menuduh DPR sebagai penghambat pemerintah dalam penyerapan anggaran yang secara langsung mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Dengan keterpurukan mata uang, persepsi masyarakat kami mendengar ke tingkat bawah, seakan-akan anggota DPR yang menyebabkan rupiah terpuruk tajam, jadi kita dianggap menghambat kinerja pemerintah," tegasnya.

Dijelaskan olehnya, selama ini DPR RI justru bermitra dengan pemerintah untuk dapat menentukan cara-cara percepatan alokasi dana yang sudah dianggarkan dalam APBNP 2015. (Yas/Gdn)