BPS Minta Pengusaha Jangan Beri Data Bodong dalam Sensus Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS)‎ meminta kepada pebisnis atau pengusaha agar tidak menghindar saat penyelenggaraan Sensus Ekonomi (SE) dengan alasan kesibukan. BPS mengaku bahwa karena sulitnya mendata atau melakukan survei, lembaga tersebut harus menggunakan pendekatan persuasif melalui tenaga survei yang terampil.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan salah satu dari tiga sensus terbesar yang diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997. Survei ini paling k‎ompleks karena akan memotret perekonomian bangsa dari 19 sektor usaha. Sementara target responden adalah puluhan juta pengusaha atau pebisnis dari seluruh Indonesia.

"Survei ini paling kompleks, karena sektor ekonomi yang didata banyak dan responden bervariasi. Kami cukup sulit melakukan survei kepada responden kalangan ini secara tepat dan cepat," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Suryamin mengaku, biasanya pengusaha sangat sulit dijumpai karena alasan kesibukan. Sehingga petugas survei harus mendapatkan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Namun Suryamin enggan menyebut jika pengusaha itu bandel dan ogah memberikan data.

Dalam Sensus Ekonomi 2016, BPS akan mengerahkan 400 ribu tenaga survei tambahan dari mitra, di luar pegawai BPS. 

"‎Kami kesulitan mendapatkan informasi dari pebisnis, tapi bukan bandel cuma mereka kan sibuk. Makanya sebelum didatangi petugas, kami surati dulu minta waktu bahwa pebisnis ini akan di data untuk sensus. Kalau mereka mau mempelajari kuesioner lebih dulu, kami kirimkan. Jadi sebenarnya wawancara tidak akan lama," tutur dia.

Dirinya berharap agar pengusaha dapat memberikan data maupun informasi sebenar-benarnya, sehingga data ini bisa menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan tepat bagi sektor usaha di Tanah Air. ‎"Jangan memberi data bohong. Itu bahaya juga buat mereka," tegas Suryamin.

Untuk diketahui, responden yang akan disurvei dalam Sensus Ekonomi adalah kalangan pebisnis dan pengusaha. Dari catatannya, pada 2006, jumlah usaha mencapai 16-17 juta usaha.

BPS memperkirakan jumlah usaha yang akan didata pada 2016 sebanyak 28 juta usaha di 34 provinsi. Terdiri dari 98 kota, 433 kabupaten, 6.989 kecamatan, 23.169 desa atau kelurahan konsentrasi usaha dan non konsentrasi usaha 57.596 desa.

Sasaran responden SE 2016, seluruh usaha atau perusahaan non pertanian di lokasi mal, perkantoran, kaki lima, pasar kaget, usaha keliling maupun warung kelontong. Pelaku usaha yang dibidik, kalangan pemerintah sekolah dan rumah sakit, tempat ibadah, rumah sakit swasta, organisasi sosial, restoran, supermarket, hotel dan usaha online maupun non formal sektor lainnya. (Fik/Gdn)