Genjot Rumput Laut, KKP Bidik Kawasan Indonesia Timur

Kabinet Kerja Jokowi-JK dalam bidang kelautan dan perikanan membidik Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai wilayah pengembangan budidaya rum

oleh Ahmad Yusran diperbarui 11 Nov 2015, 21:20 WIB
Diterbitkan 11 Nov 2015, 21:20 WIB
20151029-2020, Menteri Susi Larang Ekspor Rumput Laut Mentah-Kaltim
Kelompok Tani Sumber Laut Berjaya binaan PT Pertamina memperlihatkan hasil panen rumput laut di Kampung Manggar, Balikpapan, Kamis (29/10). Pada 2020, Menteri Susi Pudjiastuti melarang ekspor bahan baku mentah rumput laut. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Makassar - Kabinet Kerja Jokowi-JK dalam bidang kelautan dan perikanan membidik Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai wilayah pengembangan budidaya rumput laut. Dipilihnya kawasan tersebut pastinya berdasarkan potensi pengembangan ekonomi sektor maritim.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto menjelaskan, pengelolaan budidaya rumput laut memang akan berdasarkan pengembangan kawasan. Selain mudah dikontrol, lanjut dia, budidaya rumput laut akan dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan berbasis pada ekosistem.

"Wilayah itu seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara dan Bali yang merupakan wilayah dengan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadii sentra budidaya laut. Ke depan, wilayah ini akan juga dikembangkan menjadi kawasan industri rumput laut, yang terintegrasi dari hulu sampai hilir,” kata Slamet saat berbincang dengan Liputan6.com di Makassar, Rabu (11/11/2015).


Menurut Slamet, budidaya rumput laut nantinya dilakukan melalui sistem monokultur di laut dan tambak maupun sistem polikultur. “Untuk sistem polikultur, budidaya rumput gracilaria bisa mengurangi risiko serangan white spot pada budidaya udang. Sehingga selain mengoptimalkan produktivitas lahan, juga mencegah serangan penyakit pada budidaya udang,” terang Slamet.

Slamet mengungkapkan, pihaknya akan mendorong pengolahan budidaya rumput laut berdasarkan pengembangan kawasan.  Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah sangat diperlukan dan terus ditingkatkan.

"Sebab akan mempermudah dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan,” tandas Slamet. (Achmad Yusran/Ndw)

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya