Setkab: Tugas Menteri Penghubung Tak Tumpang Tindih dengan Menlu

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemberian tugas tambahan kepada sejumlah menteri oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi penghubung antar negara tidak akan mengakibatkan tumpang tindih atau overlapping dengan tugas Menteri Luar Negeri (Menlu).

Sebab, yang bertanggung jawab mengoordinasikan ke luar adalah tetap Menteri Luar Negeri. “Penugasan tambahan kepada Menteri ini penekanannya lebih kepada persoalan-persoalan yang bersifast investasi, perizinan, bisnis, dan lain sebagainya,” kata Pramono dikutip dari laman Setkab.go.id, Rabu (25/11/2015).

Sehingga dengan demikian, lanjut dia, para menteri yang menjadi penghubung antar negara itu hanya bertanggung jawab pada urusan yang seperti itu, yang selama ini kalau ada hambatan pihak-pihak investor itu mengalami kesulitan.

“Jadi, bukan kemudian mengambil domain atau kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Luar Negeri,” tegasnya.

Menurut dia, alasan penugasan yang diberikan kepada para menteri tersebut adalah untuk efisiensi. Dia mencontohkan penunjukan Menteri ESDM Sudirman Said sebagai penghubung di Negara-negara Timur Tengah, setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Timur Tengah, mereka berbondong-bondong untuk melakukan investasi secara langsung.

“Karena ada Menteri yang mengawal kalau kemudian ada persoalan dengan perizinan, persoalan tumpang tindih lahan, persoalan misalnya dengan Pertamina sehingga kalau memang ada persoalan itu bisa langsung dibawa ke dalam rapat kabinet terbatas,” jelas Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Mengenai kerja para Menteri, dia menyampaikan kembali bahwa tugas utamanya tetap. Karena itu,  Presiden memberi arahan dalam satu bulan itu dua kali saja pergi untuk mereka yang ditugaskan ke Negara yang bersangkutan untuk berinteraksi, me-list persoalan utama yang dihadapi oleh Negara tersebut.

“Hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden  saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin lalu,” ungkap Pramono.

Dia juga menjelaskan, sebenarnya beberapa menteri, seperti Menteri Perdagangan Thomas Lembongyang membidangi Australia dan Eropa sudah bekerja. Kemudian Menteri BUMN Rini Soemarno ke Tiongkok, kemudian  Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofjan Djalil kebetulan juga mengundang 100 wisatawan dan pengusaha Jepang.

“Ini adalah bagian dari upaya untuk bagaimana efektivitas kerja Kabinet dapat dilakukan,” katanya.

Mengenai dasar hukum bagi kerja para Menteri yang menjadi penghubung tersebut, dia menyampaikan, hal ini merupakan Instruksi Presiden. (Pew/Ndw)

Rini Beberkan Tugas Barunya sebagai Menteri Penghubung