Pemerintah Diminta Ringankan Pajak Industri Penyimpanan Pangan

Teknologi penyimpanan pangan yang digunakan di Indonesia saat ini masih sangat tradisional

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 28 Des 2015, 17:10 WIB
Diterbitkan 28 Des 2015, 17:10 WIB
20151002-Jokowi Lepas 1.034 Ton Beras Serentak untuk Lima Kota-Jakarta
Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Bulog Djarot Kusumayakti meninjau stok beras di Gudang Bulog, Jakarta, Jumat (2/10). Jokowi melepas secara simbolis 1.034 ton beras untuk 5 kota besar di Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan swasembada pangan di tahun 2019 untuk beberapa jenis komoditas. Namun untuk mencapainya bukanlah perkara mudah.

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Franky Welirang mengaku, salah satu masalah yang belum ada solusinya adalah pengembangan industri penyimpanan pangan seperti beras dan berbagai jenis hasil tani lainnya.

Franky mengungkapkan, sektor industri ini masih luput dari pantauan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nantinya.

"‎Sebetulnya ada teknologi pasca panen, ini tidak pernah sentuh. Karena kena pajak 10 persen, jasa itu tidak tumbuh, padahal dia menjaga kualitas, menjaga umur simpan hasil petani," kata Franky di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Menurutnya, teknologi penyimpanan yang digunakan di Indonesia saat ini masih sangat tradisional, karena mengandalkan sinar matahari untuk mengeringkan beberapa produk tani, seperti gabah.

Tidak berkembangnya teknologi penyimpanan ini dikatakan Franky bukan berarti ilmuan Indonesia tidak mampu menciptakannya. Sebenarnya, teknologi penyimpanan yang canggih sudah banyak ditemukan oleh beberapa universitas.

"Tetapi gara-gara pajak 10 persen tersebut, temuan mereka tidak bisa di aplikasikan, ini sebenarnya masalah utamanya," tegas dia.

Franky mengaku sebuah negara yang mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat, maka negara tersebut akan mudah dalam mewujudkan segala keinginannya termasuk swasembada pangan.

"Kalau perlu petaninya sendiri perlu dibekali pengetahuan IT, dan fasilitasi teknologi, agar petani mendapatkan penghasilan yang lebih baik," tutup Franky. (Yas/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya