Usut Kasus Pajak Korporasi, Kejaksaan Diminta Hati-hati

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung diminta lebih berhati-hati saat mengusut dugaan kasus pajak satu korporasi atau institusi bisnis.

Lembaga hukum ini juga diminta tidak terlalu mudah menerapkan pasal-pasal dalam beleid tindak pidana korupsi.

Menurut dia, ranah yang bisa ditangani kejaksaan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan pegawai pajak. Namun bila terkait kasus restitusi pajak, kewenangan menyidik ada pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan.

“Jadi kasus seperti Mobile 8 tidak bisa dimasukkan dalam domain kasus korupsi,” jelas dia, seperti dikutip Senin (11/1/2016).