Ini Penyebab Belanja Daerah Seret

Liputan6.com, Jakarta - Kriminalisasi terhadap pengadaan barang dan jasa disebutmemang benar adanya. Hal itu berimbas pada seretnya belanja daerah.

Kriminilisasi juga membuat para pengelola pengadaan barang dan jasa menjadi trauma. Tak heran, para pengelola itu akhirnya kerap mengajukan pengunduran diri.

"Saya mendampingi beberapa kabupaten di mana para pengelolaan barang jasa di panitia, Pokja ketakutan banyak ingin mengundurkan diri. Terutama Pimpro banyak ajukan mundur, biasanya triger ketika ada yang sudah masuk ranah hukum, apakah memang terkena hukum atau kiriminalisasi itu yang terjadi di Jawa Timur," ‎kata dia Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Maka dari itu, dia mengatakan seharusnya dalam setiap perkara seharusnya diaudit terlebih dahulu. ‎Itu perlu dilakukan agar kondisi psikologis masyarakat daerah tak mudah tertekan.

"Saya berharap sosialisasi UU 23 tentang Pemerintah Daerah 2014 bahwa jangan bertindak dulu, sebelum ada kerugian negara diaudit oleh BPK belum sampai ke daerah. Kalau di pusat pintar, tapi kalau orang daerah kemampuan jadi PNS pas-pasan tapi kalau dipanggil secara moral turun, menyita banyak waktu dan trauma di daerah," jelas dia.

Dia juga mengatakan perlunya ‎peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pendampingan pengadaan barang dan jasa di daerah.

"SDM di daerah ditingkatkan dan dilindungi bagaimana pendampingan supaya di daerah nyaman," tutup dia. (Amd/Nrm)