BKPM: Terobosan Kemudahan Investasi Harus Disebarluaskan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta perwakilannya di luar negeri dan BKPM Daerah untuk menyebarluaskan informasi tentang berbagai terobosan untuk kemudahan investasi di Indonesia.

Kepala BKPM Franky Sibarani menilai hal tersebut diperlukan untuk memenangkan persaingan dengan negara lainnya dalam menarik investasi. BKPM hari ini (24/2) menggelar rapat koordinasi dengan BKPM daerah dan perwakilan BKPM di luar negeri terkait dengan sinergi strategi pemasaran investasi di Hotel Pullman, Jakarta.

Franky Sibarani menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini cukup strategis dalam rangka membekali perwakilan BKPM di luar negeri serta perwakilan pemerintah daerah dengan berbagai informasi insentif-insentif dan kemudahan layanan investasi.

“Informasi ini dapat menjadi bahan bagi perwakilan BKPM di luar negeri bekerjasama dengan Perwakilan RI dan pemerintah daerah sehingga berbagai terobosan yang sudah dihasilkan dapat tersampaikan kepada investor,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, Rabu (24/2/2016).

Menurut Franky, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai reformasi kebijakan di antaranya kemudahan perizinan melalui peluncuran PTSP pusat, layanan izin investasi 3 jam dan yang terakhir kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK). “Belum lagi informasi tentang revisi Daftar Negatif Investasi yang tentu memerlukan penjelasan kepada investor terkait bidang usaha yang dapat dimasuki oleh investor,”ujar Franky.

Lebih lanjut Franky menjelaskan bahwa dengan dukungan pemerintah daerah, maka investor yang akan menanamkan modal di Indonesia akan mendapatkan kepastian lebih. “Dengan adanya dukungan tersebut, maka diharapkan investor juga dapat segera merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pariwisata Arief Yahya yang menjadi pembicara kunci. Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan penanaman modal 34 provinsi dan pejabat perwakilan di 9 Indonesia Investment Promotion Center (IIPC).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan promosi investasi yang lebih efektif. “Kalau komitmen, kita menjadi bagian dari solusi, kalau tidak, maka akan buang-buang uang,” lanjutnya.

Promosi menurut Retno adalah untuk meyakinkan pihak lain, oleh karena itu aspek-aspek mendasar seperti materi promosi, implementasi, serta faktor bahasa harus diperhatikan. “Materi yang disiapkan tidak matang tidak a to z, jangan asal presentasi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu juga mengingatkan mengenai era Asean Economic Community adalah era persaingan. “Siapa yang paling menarik, merekalah yang akan mendapatkan investasi,” paparnya.

Selama tahun 2015 hingga 2019, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 3.500 triliun, dua kali lipat capaian realisasi investasi periode lima tahun sebelumnya. Investasi diharapkan mampu mendukung penciptaan dua juta lapangan kerja per tahun untuk menekan angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7,6 juta jiwa dari total 122 juta jiwa angkatan kerja. (Yas/Gdn)