Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi membentuk tim khusus (task force) yang memiliki tugas khusus mengawasi implementasi paket kebijakan yang sudah dikeluarkan dari mulai paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XII.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, tim ini dibentuk karena saat ini kebijakan itu belum seluruhnya diterapkan di daerah-daerah. Padahal dalam membangun infrastruktur peran pemerintah daerah adalah yang utama.
Baca Juga
"Namanya tim pemantauan paket deregulasi, yang akan dipimpin secara langsung oleh Presiden. Kenapa? Agar paket I-XII bisa berjalan efektif sampai ke daerah," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/5/2016).
Advertisement
Pramono menegaskan dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah dideregulasi oleh Jokowi melalui paket kebijakan, harusnya kebijakan turunannya juga disederhanakan.
Presiden Jokowi, dikatakan Pramono, berharap dengan adanya tim pengawas ini nantinya paket kebijakan yang sudah diterbitkan akan memiliki dampak baik jangka menengah atau jangka panjang, terutama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Pramono mengatakan, jika implementasi dari paket kebijakan ini baik, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akan turut meningkat.
"Maka harapannya kuartal II momentum ini akan naik dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu kita mulai dengan 4.7 persen sekarang kita 4.92 persen. Harapannya pada seterusnya jadi lebih baik," tegas Pramono.
Ditambah, akan sangat menguntungkan bagi Indonesia jika Standard and Poor (S&P) mengeluarkan hasil rating mereka terhadap Indonesia. (Yas)