Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) akan mendapat ‎kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara/PMN. Akan tetapi, kucuran dana itu berbeda skema pemberiannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan/APBN-P 2016.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ‎pemberian PMN untuk PLN kali ini berbeda. Jika sebelumnya PMN diberikan ke PLN dengan pemberian langsung uang negara, saat ini skema tersebut tidak digunakan.
"Untuk perubahan 2016 tambahan satu-satunya terkait BUMN adalah PMN PLN berbeda dengan PMN sebelumnya. Kalau dulu fresh cash," kata Bambang, saat menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno, rapat kerja dengan Komisi VI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/6/2016).
Bambang melanjutkan, PMN tambahan yang dibe‎rikan ke PLN berupa pembebasan pajak revaluasi aset tahap kedua sebesar Rp 13 triliun. Pada revaluasi aset sebelumnya, pemerintah memberikan insetif ke perusahaan BUMN yang melakukan revaluasi aset dengan memangkas pajak dari 10 persen menjadi 7 persen.
"Kalau dalam APBN-P, PLN kebetulan ikut program revaluasi aset. Sebagai program paket kebijakan PLN ikut revaluasi aset besaran pajak didiskon untuk periode Januari-Juli. PLN ikut revaluasi aset lagi ada yang belum dari perhitungan revaluasi aset pajak Rp 13 triliun," ujar Bambang.
Bambang menuturkan, ada revaluasi aset akan meningkatkan modal PLN sehingga memudahkan mendapat pinjaman uang. Sedangkan pembebasan pajak revaluasi aset sebesar Rp 13 triliun yang dijadikan sebagai PMN dapat meringankan keuangan PLN.
"Apakah keuntungan PLN revaluasi aset-aset membesar dan equitynya, untuk leverage pinjaman jadi lebih cepat. Dengan Rp 13 triliun itu murni penerimaan pajak kami khawatir pada cashflow, meski demikian berapapun besaran pajak kami sertakan PMN PLN," tutur Bambang. (Pew/Ahm)
Revaluasi Aset, PLN Raih Tambahan Modal
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan kalau PMN tambahan yang diberikan ke PLN berupa pembebasan pajak revaluasi aset.
diperbarui 16 Jun 2016, 17:49 WIBDiterbitkan 16 Jun 2016, 17:49 WIB
Wapres RI Jusuf Kalla bersama Menkeu Bambang Brodjonegoro usai peresmian Pembukaan International Conference on Tax, Investment and Business (ICTIB) 2016 And 13th Asia Pacific Tax Forum (APTF) di Jakarta, Senin (23/5). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Hujan Diprediksi Guyur Lampung Saat Pilkada 2024, BMKG Minta Warga Waspada
Guru Madrasah Diserempet Mobil dan Ditembak Airsoft Gun di Jepara, Apa Motif Pelaku?
Penyelamatan Dramatis Pria di Bogor Terjebak Banjir di Atap Rumah
Tips Memperlambat Putaran Meteran Air: Panduan Lengkap 2024
Liga Champions: Bek Terlupakan Jadi Kartu Terakhir Arsenal pada Misi Krusial di Markas Sporting CP
Pelestarian Kebudayaan Dinilai Lebih Mudah dengan Memanfaatkan Teknologi
7 Tips Lolos Psikotes untuk Fresh Graduate, Begini Strategi dan Simulasinya
PPEPP Adalah Singkatan dari: Komponen Utama, Manfaat, dan Tantangan Implementasi
13 Tahun Aturan Upah Minimum Berubah Terus, Apindo: Kami Kecewa!
FPCI Kembali Gelar CIFP 2024, 7.500 Orang Sudah Mendaftar
Bacaan Dzikir Nabi Yunus AS saat Berada di Perut Paus, Dikisahkan Ustadz Adi Hidayat
Meiska Masuk Nominasi IMA Awards 2024, Siap Hadirkan Kejutan di 2025