Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Menko Luhut Ingin Program Biodiesel Lebih Intensif

Pemerintah akan mengintensifkan program biodisel dengan mencampurkan minyak sawit atau CPO ke BBM jenis solar non subsidi.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 31 Agu 2016, 20:33 WIB

Diterbitkan 31 Agu 2016, 20:33 WIB

Pemerintah Bakal Cabut Izin Usaha Bila Tak Campur 15% BBN

Kementerian ESDM juga akan terus mengawasi proses pencampuran biodiesel sebesar 15 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengintensifkan program biodisel dengan mencampurkan minyak sawit atau CPO ke BBM jenis solar non subsidi.

‎Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, kementerian telah melakukan evaluasi mandatori biodiesel termasuk menghitung Harga Index Pasar (HIP) biodisel yang telah dikeluarkan bersama Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Evaluasi biodiesel saja sama Pak Menteri (Luhut). Tadi khusus hanya mengevaluasi bagaimana menghitung HIP yang kita keluarkan," kata Rida, di Kantor Kementerian ‎ESDM, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Dalam evaluasi ‎tersebut, Luhut yang saat ini merangkap jabatan sebagai Pelaksana tugas Menteri ESDM menugaskan untuk meningkatkan campuran biodiesel pada solar non subsidi, tanpa meningkatkan subsidi pada biodieselnya. Hal tersebut akan dikaji terlebih dahulu.

"Cuma ngelaporin saja, cuma ada tugas bagaimana kalau ke non PSO lebih diintensifkan tanpa menambah subsidi. Itu yang ditugaskan beliau untuk dikaji, ekuilibriumnya seperti apa," tutur Rida.

Menurut Rida, perlu pertimbangan yang mendalam untuk menerapkan kebijakan ini. Pasalnya akan ada potensi kenaikan harga. Dan pada akhirnya akan berdampak pada industri yang paling banyak menggunakan solar.

"Produsen CPO ingin itu dijalankan. Tapi kalau dipaksakan, nanti harga solar non PSO jadi naik, kurang kompetitif industrinya, malah nggak laku. Keseimbangannya ini harus kita kaji ulang," tutup Rida.