Asosiasi e-Commerce: Pajak Selebgram Urusan Individu

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) memberi tanggapan terkait rencana pemerintah memungut pajak dari pengguna akun untuk keperluan endorsement produk termasuk di dalamnya selebgram (selebriti instagram).

Menurut asosiasi, pungutan pajak yang menyasar selebgram merupakan urusan bersifat pribadi atau individu.

"Selebgram itu individu, ya individu tidak bidang kita," kata Ketua Umum idEA Aulia E Marinto kepada Liputan6.com dalam acara bertema perkembangan terkini asosiasi dan industri e-commerce di Kawasan Mega Kuningan Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Oleh karena itu, dia bilang rencana pemungutan pajak mestinya diselesaikan antara individu dan pemerintah. Dia bilang, pungutan pajak ini tak berkaitan dengan idEA.

"Jadi selebgram apakah kamu dipajakin itu urusan kamu dan pemerintah. Itu nggak ada kaitan dengan idEA," imbuh dia.

Di sisi lain dia menerangkan, setiap orang mesti mengikuti aturan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perpajakan.

"Bahwa semua orang harus ikut aturan hukum Indonesia termasuk pajak, yang diperlukan adalah kesetaraan perlakuan," ujar Aulia.

Sebelumnya, Direktur Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan, jika pajak tersebut direalisasikan maka pemerintah akan menerima pemasukan hingga US$ 1,2 miliar atau Rp 15,6 triliun.

"Lapak juak beli online (market place), daily deals, penjualan langsung serta pihak di endorser jadi subjek pajak bila mereka memiliki pemasukan yang wajib dilaporkan," kata dia dikutip dari Bloomberg 12 Oktober 2016.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan kajian supaya kebijakan tersebut dapat dieksekusi dengan efektif.

"Sekarang masih dalam proses diskusi, agar nantinya bisa memutuskan bagaimana pelaksanaannya dengan cara dan mekanisme efektif. Kami juga diskusi soal kemungkinan penerapan tarif yang berbeda-beda bagi masing-masing bisnis di media sosial," ujar dia. (Amd/Ahm)