Ini Paket Kebijakan yang langsung Berdampak ke Sektor Riil

Adanya pusat logistik berikat (PLB) memberi dampak pada efisiensi impor pada sektor industri.

oleh Septian Deny diperbarui 24 Okt 2016, 17:17 WIB
Diterbitkan 24 Okt 2016, 17:17 WIB
20160329- Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI- Darmin Nasution   dan Pramono Anung- Jakarta- Faizal Fanani
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XI di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3). Salah satu paket kebijakan ekonomi jilid XI yaitu kredit usaha rakyat berorientasi ekspor. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menyatakan dari 13 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, hanya beberapa beberapa paket saja yang langsung terasa dampaknya bagi sektor usaha.

Pertama, yaitu paket kebijakan ‎ekonomi jilid IV yang salah satunya berisi soal formula pengupahan. Adanya formula ini dinilai memberikan kepastian bagi para pengusaha dalam perencanaan kegiatan usahanya.

"Misalnya soal pengupahan, itu memberikan kepastian bagi pengusaha untuk melakukan perencanaan biaya tenaga kerja," ujar dia dalam acara Rembuk Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Kedua, paket kebijakan ekonomi jilid II terkait dengan ‎pembangunan pusat logistik berikat (PLB). Adanya PLB memberi dampak pada efisiensi impor pada sektor industri. Hal ini secara tidak langsung membantu mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri.

‎"Kemudian masalah pusat logistik berikat, karena itu mengurangi biaya impor dan dwelling time turun. Lalu juga dari BKPM soal percepatan izin dasar itu respon kita positif," kata dia.

Namun demikian, yang menjadi koreksi dari pengusaha yaitu soal koordinasi antar instansi pemerintah yang dinilai belum berjalan dengan baik. Hal ini membuat masih banyaknya paket kebijakan ekonomi yang belum berjalan dengan baik.

"Memang agak sulit bicara persentase, tapi masih banyak yang harus dilakukan, (paket kebijakan ekonomi) yang efektif jumlahnya masih relatif kecil. ‎Koordinasi masih belum optimal," tandas dia. (Dny/Gdn)

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya