Strategi Pemerintah Berantas Calo Tiket di Terminal Pulo Gebang

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhhub) Budi Karya Sumadi meminta pengelola Terminal Pulo Gebang untuk menerapkan tiket elektronik (e-ticketing). Langkat tersebut ditempuh demi memberantas calo tiket.

Budi Karya menilai, dengan memberantas calo tiket turut membuat proses pemindahan perusahaan oto (PO) bus ke Terminal Pulo Gebang semakin cepat.

"Mengenai calo, sudah dijelaskan pengelola nanti ada e-ticketing suatu alat yang meniadakan calo, dihubungkan bertahannya bus di terminal bayangan, karena fungsi calo kuat menahan pindah ke sini," kata dia di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Dia mengatakan, keberadaan calo sangat merugikan masyarakat dan pengelola bus. Ini karena  calo memangkas keuntungan dari PO itu sendiri.

"Kita minta pada semua PO pindah ke sini dengan jaminan tidak ada calo. Sehingga margin yang tadinya dinikmati calo, dinikmati PO sendiri," ujar dia.

Sementara itu, Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengatakan, pemerintah provinsi menganggarkan Rp 20 miliar tiap tahun untuk perawatan [Terminal Pulo Gebang. ]( 2690418 "")Dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dialokasi ke Dinas Perhubungan.

Namun begitu, dia menuturkan pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola terminal tersebut.

"Bulan ini sedang kita garap BLUD. Kalau itu bisa jalan uang ini recovery, tahap dua bisa recovery tidak perlu APBD lagi. Tapi kita perlu adminitrasi dulu 1-2 bulan ini," jelas dia.

Budi Karya mengatakan, keberadaan BLUD membuat pengelolaan terminal dilakukan lebih mandiri.

"Saya diskusi dengan Pak Plt Gubernur dalam waktu deket dibentuk BLUD mengelola secara komersial, artinya badan itu nanti mengelola pendapatan terminal ini dan merencankan fungsi untuk terjamin security, safety, pelayanan," tandas dia. (Amd/Nrm)