Pemerintah Dapat Solusi Pendanaan untuk LRT

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan menggunakan beragam sumber pendanaan untuk proyek Light Rail Transit (LRT). Pendanaan senilai Rp 23 triliun tersebut akan bersumber dari penyertaan modal negara (PMN), public service obligation (PSO), hingga pinjaman perbankan BUMN.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, saat ini tidak ada lagi alasan untuk khawatir jika proyek LRT ini tidak jalan karena masalah pendanaan. Sebab, pemerintah telah menyepakati sejumlah sumber dana untuk pembangunan proyek ini.

"LRT sudah selesai kita tadi bahas angka-angkanya sudah keluar dan kita dapatkan serta tidak ada alasan khawatir mengenai pendanaan LRT. Kit‎a investasinya Rp 23 triliun, penyertaan modal struktur segala macam tadi sudah kita sepakati di rapat," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Untuk pendanaan dari PMN, pemerintah telah sepakati angka Rp 9 triliun. Dari angka tersebut Rp 5,6 triliun akan diberikan kepada PT KAI. Sedangkan sisanya untuk Adhi Karya.

‎"PMN itu Rp 9 triliun kami sepakati. Rp 5,6 triliun nanti anunya untuk KAI," kata dia.

Untuk PSO, lanjut Luhut, pemerintah belum menghitung besaran dana yang digelontorkan dari sumber ini. Sebab nantinya akan dihitung juga besaran pemasukan dari pemasangan iklan di LRT dan dari pengembangan kawasan sekitar LRT atau transit oriented development (TOD).

‎"(PSO) Kita belum hitung, tapi nanti kalau sudah jalan nanti kalau PSO, dengan iklan, TOD kita perhitungkan. Nanti kalau kita hitung costnya nanti bisa kompensasi," kata dia.

Selain itu, juga akan ada sumber pendanaan dari pinjaman perbankan, khususnya bank BUMN. Diharapkan pinjaman ini hanya dikenakan bunga sebesar 7 persen.

"Bunga diharapkan di angka 7 persen dengan demikian proyeknya feasible," tandas dia.