IMF Sebut Target Rasio Pajak RI Ambisius, Ini Kata Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, rasio pajak Indonesia terhadap PDB masih 10,3 persen, dan itu masih rendah.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 12 Jul 2017, 18:36 WIB
Diterbitkan 12 Jul 2017, 18:36 WIB
Pemerintah mencatat rasio pajak Indonesia baru sekitar 10,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah mencatat rasio pajak Indonesia baru sekitar 10,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Direktur Pelaksana International Moneter Fund (IMF), Mitsuhiro Furusawa menilai target pemerintah Joko Widodo (Jokowi) atas rasio pajak sebesar 16 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 terlampau ambisius.

Hal ini disampaikannya di depan Sri Mulyani saat Joint IMF lndonesia High Level Conference international Taxation in Asia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

"Saya pikir ini target ambisius. Saya harap Anda dapat mencapainya. Kuncinya political will, dan IMF akan support usaha Anda," ujar Furusawa.

Sri Mulyani mengatakan, meningkatkan rasio pajak dari 10,3 persen saat ini menjadi 16 persen di 2019 merupakan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkesinambungan.

"IMF mengatakan it's almost immpossible untuk naik 5 persen dalam waktu 2 tahun. Tapi kita ingin coba meningkatkan aspirasi yang tinggi supaya seluruh jajaran pajak tahu bahwa kita masih jauh dari yang kita inginkan," ujar Sri.

Lebih jauh Sri Mulyani menyadari rasio pajak Indonesia terhadap PDB sekarang ini masih 10,3 persen. Level tersebut sangat rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 5 persen per tahun.

"Itu masih rendah sekali dan tidak dapat diterima. Saya heran, rasio pajak baru 10,3 persen. Tapi kita akan tingkatkan menuju 16 persen pada 2019 dengan usaha lebih untuk memperbaiki pajak di dalam negeri," jelas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Ia menyadari tim reformasi pajak saat ini tengah berjuang menaikkan rasio pajak tanpa membebani perekonomian, salah satunya melalui reformasi administrasi. "Kita akan memperbaiki proses administrasi, proses bisnis, memperbaiki sistem IT, dan memperbaiki cara kita melakukan ekstensifikasi," tutur Sri Mulyani.

 

 

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

 

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya