Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas belum bisa memastikan besaran dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota. Kebutuhan ini akan bergantung pada lokasi dan desain dari ibu kota pengganti Jakarta nantinya.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Kennedy Simanjuntak mengatakan, jika ibu kota ini dipindahkan ke provinsi yang berada di Jawa, maka dana yang dibutuhkan relatif lebih murah. Hal ini karena ketersediaan infrastruktur yang telah relatif lebih lengkap.
Baca Juga
"Tergantung di mana. Kalau di Jawa akan lebih mudah, kalau di Papua misalnya, membangun di sana akan sulit. Di Sumatera mungkin lebih mudah," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Minggu (16/7/2017).
Advertisement
Akan tetapi, jika ibu kota ini dipindahkan ke wilayah timur Indonesia, maka dana untuk pembangunannya akan lebih besar. Bahkan kebutuhan dananya diperkirakan bisa tiga kali lipat.
"Misalnya dengan desain yang sama, dibangun di jawa mungkin bisa Rp 100 triliun, di Sumatera bisa Rp 110 triliun, tapi kalau di Papua bisa Rp 300 triliun. Jadi saya belum bisa dibilang," kata dia.
Namun Kennedy menyatakan, pihaknya belum menghitung kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota ini. Meski demikian, Kementerian PPN/Bappenas banyak melihat soal kebutuhan anggaran ini dari negara-negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota.
"Kita juga lagi cari pengalaman dari negara-negara lain. Bukan cuma yang berhasil saja, yang gagal juga kita pelajari. Dari Malaysia, Brasil, Jerman, Australia, Myanmar," tandas dia.